PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN GEDUNG EKS KPP LHOKSEUMAWE MENJADI GEDUNG KPKNL LHOKSEUMAWE

Rabu, April 06, 2011



Bertempat di eks KPP Lhokseumawe Jl. Darussalam No.3 kota Lhokseumawe pada tanggal 16 Desember 2010 telah dilaksanakan acara serah terima dokumen dan aset eks KPP Lhokseumawe oleh Bapak Eddy Marlan Kepala Kantor Wilayah DJP Nanggro Aceh Darussalam Kepada Bapak Thaufik Kepala Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh untuk dijadikan Kantor Opersional KPKNL Lhokseumawe. Serah terima atau pengalihan status pengguna Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Pajak kepada Direktorat Kekayaan Negara ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat Sekjen Kementrian Keuangan No. S-956/SJ/2009 tanggal 18 Juni 2009 hal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan aset DJP kepada DJKN.

Sebelum acara serah terima dilaksanakan terlebih dahulu Bapak Ahsein Lubis melaporkan bahwa tanah dan bangunan eks KPP Lhokseumawe terletak di Jl. Darussalam No.3. Kota Lhokseumawe dari hasil inventarisasi dan penilaian oleh tim penilai KPKNL Lhokseumawe pada Tahun 2007 dengan nilai revaluasi sebagai berikut:


- Atas hak sertifikat hak pakai No. 31 tanggal 20 Desember 2004 atas nama Departemen Keuangan RI yang berkedudukan di Jakarta
- Luas tanah 1.310 m2 dengan nilai Rp. 2.043.600.000
- Pengembangan dengan nilai Rp. 20.526.917
- Bangunan Kantor 800 m2 dengan nilai Rp. 1.924.000.000
Nilai keseluruhan Rp. 3.988.126.917

Terhitung tanggal 1 Mei 2009 operasional KPKNL Lhokseumawe telah dilaksanakan pada kantor eks KPP tersebut atas petunjuk dan arahan Bapak Teguh Sugirijoto dan Bapak Dicky Hertanto Sebagai KaKanwil I DJKN Banda Aceh dan KaKanwil DJP NAD pada waktu itu yang ditindaklanjuti dengan koordinasi Kepala KPKNL Lhokseumawe Ahsein Lubis dengan Kepala KPP Pratama Lhokseumawe Muchtar dan telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana lainnya untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi kegiatan perkantoran KPKNL Lhokseumawe, dan pada akhir laporannya Kepala KPKNL Lhokseumawe dan staff mengucapkan terima kasih kepada Kanwil DJP Nanggro Aceh Darussalam Bapak Eddy Marlan yang telah memberi izin terlebih dahulu menempati dan menggunakan tanah dan gedung eks KPP Lhokseumawe selama ± 19 bulan yaitu untuk melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang sehingga berjalan dengan baik.
Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh Bapak Thaufik dalam sambutannya mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibentuk pada tahun 2006 sebelumnya Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara tugas pokoknya yang tadinya hanya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Piutang Negara dan Lelang, sekarang tugas DJKN bertambah yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Kekayaan Negara.
Sejak berlakunya Undang – Undang No. I Tahun 1974 tentang Perbendaharaan Negara dimana peran Menteri Keuangan bukan hanya sebagai Bendahara Umum Negara, tetapi juga sebagai Pengelola Barang dimana peran yang strategis ini dijabarkan dalam PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BUMN/BMD serta peraturan teknis lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 96 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 97 Tahun 2007 ditegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah sebagai pengelola barang dan Menteri Teknis adalah pengguna barang.



Dalam hal ini mind set pengelolaan dan manajemen aset pemerintah telah berubah dari yang sebelumnya bahwa aset – aset yang ada adalah milik Kementrian / Lembaga masing – masing yang mengelolanya, kemudian beralih kepada Menteri Keuangan, secara lebih sederhana adalah bahwa seluruh aset – aset pemerintah, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin serta peralatan kantor adalah semuanya merupakan aset negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Kementrian Teknis hanyalah satuan kerja yang menggunakan dan memeliharanya. Dalam petunjuk teknis pengelolaan dan manajemen aset pemerintah Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN juga bertugas untuk mendata dan memanage seluruh aset – aset idle/berlebih maka pengguna barang wajib melaporkan dan menyerahkan kembali aset – aset idle tersebut ke pengelola barang untuk dioptimalkan penggunaannya (Highest and Best Use) termasuk kantor eks KPP Lhokseumawe yang akan diserah terimakan pada hari ini dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik negara. Target Pemerintah untuk kedepannya adalah dari hasil pengelolaan yang optimal atau Highest and Best Use aset - aset negara dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang maksimal untuk mendukung neraca APBN yang sehat,disamping itu Bapak Kepala Kanwil menyampaikan bahwa pengalihan status pengguna kantor eks KPP ini adalah termasuk IKU (indeks Kinerja Utama) DJKN yaitu Pengadaan dan Penetapan Status Barang Milik Negara tanpa membebani APBN yaitu kekayaan negara yang di utilisasi, dan untuk Tahun 2011 menurut Bapak Thaufik, Kakanwil I DJKN Banda Aceh, DJKN mentargetkan nilai kekayaan negara yang di utilisasi sebesar 105,1 M.
Sementara Kepala Kanwil DJP Nanggro Aceh Darussalam Bapak Eddy Marlan dalam sambutannya mengharapkan agar pemanfaatan kantor eks KPP Lhokseumawe ini oleh KPKNL Lhokseumawe benar-benar dijaga dan dimanfaatkan sebesar – besarnya sebagai amanah untuk melakukan tugas pokok dan fungsi KPKNL dalam melayani pengguna jasa Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang dan beliau mengatakan bahwa ketika beliau bertugas di Indonesia Timur hal yang sama juga telah dilaksanakan penyerahan alih status pengguna BMN dari DJP ke DJKN di Nusa Tenggara Barat untuk digunakan KPKNL Bima, demikian Bapak Eddy Marlan .
Dalam acara serah terima ini juga turut dihadiri Plh. Kabag Umum Kanwil DJP NAD, Wakil dari Kabag Perlengkapan Kantor Pusat DJP, Kepala KPP Pratama Lhokseumawe, Kepala KPP Pratama Bireun, Kepala KPPN Lhokseumawe, Kepala KPPBC Lhokseumawe, Kepala Subbag Inventarisasi dan Penghapusan Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJKN dan para undangan lainnya, yang bertindak sebagai saksi dalam acara serah terima ini adalah Bapak Sujarwo Kabag Umum dari Kanwil DJP dan Bapak M. Amin Kabag Umum dari Kanwil I DJKN, selanjutnya Kanwil I DJKN Banda Aceh Bapak Thaufik menyerahkan gedung tersebut kepada Bapak Ahsein Lubis Kepala KPKNL Lhokseumawe yang disaksikan oleh Kabag Umum Kanwil I DJKN dan Kepala Subbag Umum KPKNL Lhokseumawe.
Akhirnya Bapak Kanwil DJP dan Bapak Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh beserta undangan lainnya mengadakan acara ramah tamah sambil berkeliling melihat fisik gedung eks KPP yang baru diserah terimakan.

 
 
 

Sekilas Info Piutang Negara

.