SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KPKNL LHOKSEUMAWE

Rabu, Mei 25, 2011


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe mengadakan acara Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 bertempat di Aula KPKNL Lhokseumawe. Acara tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan menteri Keuangan Nomor 267/KM.1/UP.11/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Mutasi Para pejabat Eselon III di Lingkungan Departemen Keuangan.

Rangkaian acara terdiri dari Pembacaan Ayat Suci Al Qur’an oleh Kepala Sub-Bagian Umum KPKNL Lhokseumawe, Bapak Adlin, Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan, Penyerahan Memori Jabatan, Kesan dan Pesan dari Kepala KPKNL Lhokseumawe yang lama, Bapak Ahsein Lubis, sambutan dari Kepala KPKNL Lhokseumawe yang baru, Bapak Yuliadi Purawibawa, sambutan dari Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh, Bapak Thaufik, Kesan dan Pesan dari Pegawai KPKNL Lhokseumawe yang diwakili oleh Kepala Seksi Lelang, Bapak Azhari, penyerahan cinderamata, dan ditutup dengan pembacaan doa.
Dalam sambutannya Bapak Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh berpesan kepada Kepala KPKNL yang agar baru dapat lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJKN, beliau juga mengatakan bahwa KPKNL Lhokseumawe sudah saatnya memiliki gedung baru karena bangunan kantor yang saat ini ditempati sudah dianggap tidak memadai.
Selengkapnya...

Pertemuan Membahas Klaim PT. KAI terhadap Pertapakan Tanah Kantor Kementerian Agama Aceh Timur

Kamis, Mei 12, 2011

Pada 28 April 2011, bertempat di gedung Kantor Kementerian Agama Aceh Timur, Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 21, Kota Langsa telah diadakan pertemuan untuk membahas masalah pertapakan tanah Kantor Kementerian Agama Aceh Timur, pertemuan diadakan antara Kankemenag Aceh Timur dengan PT. KAI Divisi I Regional Sumatera Utara yang dihadiri selengkapnya oleh pihak-pihak terkait yaitu:

1. Kepala KPKNL Lhokseumawe;
2. Kepala Kankemenag Aceh Timur;
3. Kepala PT. KAI Divisi I Regional Sumut;
4. Kepala BPN Aceh Timur;
5. Kepala Sub. Bagian IKN Kanwil Kankemenag Propinsi Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak, baik dari pihak Kankemenag, pihak PT. KAI, KPKNL Lhokseumawe, menyampaikan tanggapan maupun opininya terkait dengan permasalahan tersebut. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk penyelesaian masalah tanah diantara kedua belah pihak tersebut.

Baik pihak KPKNL, Kankemenag Aceh Timur, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, PT. KAI, dan BPN Aceh Timur mengharapkan diadakannya pertemuan lebih lanjut antar kantor wilayah maupun tingkat kementerian untuk mencari solusi yang tepat.

Selengkapnya...

SETELAH INVENTARISASI & PENILAIAN BMN, KANWIL I DJKN BANDA ACEH MELIRIK BARANG MILIK DAERAH

Rabu, April 06, 2011



Setelah merampungkan inventarisasi dan penilaian BMN di Propinsi Aceh, tidak membuat personil Kanwil I DJKN Banda Aceh lantas berhenti namun tetap melangkah dan maju terus, hal ini ditunjukkan dengan adanya tawaran atau permohonan bantuan dari beberapa pemerintah kabupaten dan kota di propinsi Aceh untuk bekerja sama dengan DJKN dalam rangka penilaian aset pemerintahan daerah baik itu dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintahan Daerah maupun optimalisasi barang milik/aset daerah (Highest Best Use). Untuk penilaian aset Pemerintah Kota Sabang di laksanakan secara bertahap sesuai dengan MoU yang telah ditanda tangani, untuk Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat akan di mulai pelaksanaannya dan segera ditanda tangani MoU-nya, kini Kanwil I DJKN mendapat kehormatan berupa tawaran atau permohonan dari pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk menjajaki kerja sama penilaian asset nya melalui Kepala Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Thalib, Ssos.MM, satu dan lain hal mengingat sejak berdirinya / mekarnya Kabupaten Gayo Lues dari Kabupaten Induk Aceh Tenggara selama 9 tahun yang lalu belum pernah melakukan penilaian terhadap asetnya.

Atas tawaran / permohonan dari pemerinta Kabupaten Gayo Lues tersebut Kanwil I DJKN Banda Aceh segera meresponya langsung atau pertemuan dengan melakukan koordinasi ke Blangkejeren ibu kota Kabupaten Gayo Lues.
Blangkejeren terletak di kaki pegunungan Taman Nasional Gunung Louser (TNGL), untuk sampai kesana ditempuh dengan menggunakan kenderaan roda empat selama ± 13 jam dari kota Banda Aceh atau selama ± 10 jam dari kota Lhokseumawe dengan medan perjalanan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan hutan lindungnya.
Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di laksanakan di Pendopo Blangkejeren pada tanggal 10 Maret 2011 satu hari sebelum perayaan hari jadi ke - 9 Kabupaten Gayo Lues. Kanwil I DJKN di pimpin oleh Bapak Thaufik didampingi Kepala Bidang Penilaian Surya Hadi, Kepala KPKNL Lhokseumawe Ahsein Lubis, Kepala KPKNL Banda Aceh Karman disambut hangat oleh Bupati Kabupaten Gayo Lues H. Ibnu Hasim dan Sekretaris Daerah Drs. Abubakar Djasbi, Asisten I Drs Syeh Nurdin, Asisten III Drs. Sulaiman dan Kepala Dinas pengelola Kekayaan Daerah Thalib,Ssos.MM.
Setelah Kanwil I DJKN menyampaikan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi DJKN, Kanwil menyimpulkan bahwa DJKN dapat bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Gayo Lues dalam berbagai bidang yaitu bidang penilaian aset pemerintah daerah, utamanya dalam rangka penyusunan neraca maupun optimalisasi Barang Milik Negara(Hight Best Use), penagihan piutang daerah yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum dan pelayanan di bidang lelang aset pemerintah daerah dalam rangka penghapusan yang ditindak lanjuti dengan pemindah tanganan atau Lelang.
Atas tawaran kerjasama tersebut di atas Bapak Bupati beserta jajarannya menyambut baik tawaran tersebut, utamanya penilaian untuk menata manajemen asset / BMN yang akuntable, hal ini sangat mendesak mengingat diusia Kabupaten Gayo Lues sudah 9 tahun memisahkan diri dari Kabupaten Induk Aceh Tenggara sampai saat ini belum memiliki pencatatan asset /BMD yang memadai secara akuntable, hal ini dikarenakan masih adanya selisih mengenai pencatatan aset antara Kabupaten Induk Aceh Tenggara dengan Kabupaten Gayo Lues yang sampai saat ini belum selesai proses serah terimanya, demikian keterangan dari pihak Pemda Kabupaten Gayo Lues.
Pada bagian lain Bapak Bupati menyampaikan bahwa walaupun APBD Kabupaten Gayo Lues telah di sahkan pada bulan Desember 2010 dan belum mengakomodir pagu dana untuk kegiatan inventarisasi dan penilaian asset/ BMD pemerintah daerah, Bupati berjanji akan mencarikan solusi mendapatkan dana ini mengingat sangat pentingnya penataan aset / BMD ini, selain itu pihak Pemerintah Daerah juga melalui Kadis BPKD akan menindak lanjuti tawaran di bidang penagihan piutang daerah dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan permohonan penilaian terhadap kendaraan roda empat dan roda dua yang akan dihapuskan dengan tindak lanjut penjualan di muka umum atau lelang.
Apresiasi pihak pemerintah daerah yang sangat positip ini menunjukkan bahwa penata usahaan asset/ barang milik negara dan barang milik daerah menjadi suatu agenda sangat penting bagi instansi pemerintah tidak terkecuali pemerintah pusat, pemerintah daerah pun kini telah mulai sadar akan pentingnya penata usahaan asset milik daerah, semoga kerja sama ini dapat di tindak lanjuti dengan baik dalam rangka tertib administrasi aset barang milik daerah yaitu tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum , demikian acara koordinasi tim Kanwil I DJKN Banda Aceh dengan Pemerintah Kota Gayo Lues dalam rangka rencana penilaian asset / BMD Pemerindah Kabupaten GAyo LUes dalam waktu dekat ini setelah ditandatangani MoU-nya
Selengkapnya...

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN GEDUNG EKS KPP LHOKSEUMAWE MENJADI GEDUNG KPKNL LHOKSEUMAWE



Bertempat di eks KPP Lhokseumawe Jl. Darussalam No.3 kota Lhokseumawe pada tanggal 16 Desember 2010 telah dilaksanakan acara serah terima dokumen dan aset eks KPP Lhokseumawe oleh Bapak Eddy Marlan Kepala Kantor Wilayah DJP Nanggro Aceh Darussalam Kepada Bapak Thaufik Kepala Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh untuk dijadikan Kantor Opersional KPKNL Lhokseumawe. Serah terima atau pengalihan status pengguna Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Pajak kepada Direktorat Kekayaan Negara ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat Sekjen Kementrian Keuangan No. S-956/SJ/2009 tanggal 18 Juni 2009 hal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan aset DJP kepada DJKN.

Sebelum acara serah terima dilaksanakan terlebih dahulu Bapak Ahsein Lubis melaporkan bahwa tanah dan bangunan eks KPP Lhokseumawe terletak di Jl. Darussalam No.3. Kota Lhokseumawe dari hasil inventarisasi dan penilaian oleh tim penilai KPKNL Lhokseumawe pada Tahun 2007 dengan nilai revaluasi sebagai berikut:


- Atas hak sertifikat hak pakai No. 31 tanggal 20 Desember 2004 atas nama Departemen Keuangan RI yang berkedudukan di Jakarta
- Luas tanah 1.310 m2 dengan nilai Rp. 2.043.600.000
- Pengembangan dengan nilai Rp. 20.526.917
- Bangunan Kantor 800 m2 dengan nilai Rp. 1.924.000.000
Nilai keseluruhan Rp. 3.988.126.917

Terhitung tanggal 1 Mei 2009 operasional KPKNL Lhokseumawe telah dilaksanakan pada kantor eks KPP tersebut atas petunjuk dan arahan Bapak Teguh Sugirijoto dan Bapak Dicky Hertanto Sebagai KaKanwil I DJKN Banda Aceh dan KaKanwil DJP NAD pada waktu itu yang ditindaklanjuti dengan koordinasi Kepala KPKNL Lhokseumawe Ahsein Lubis dengan Kepala KPP Pratama Lhokseumawe Muchtar dan telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana lainnya untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi kegiatan perkantoran KPKNL Lhokseumawe, dan pada akhir laporannya Kepala KPKNL Lhokseumawe dan staff mengucapkan terima kasih kepada Kanwil DJP Nanggro Aceh Darussalam Bapak Eddy Marlan yang telah memberi izin terlebih dahulu menempati dan menggunakan tanah dan gedung eks KPP Lhokseumawe selama ± 19 bulan yaitu untuk melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang sehingga berjalan dengan baik.
Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh Bapak Thaufik dalam sambutannya mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibentuk pada tahun 2006 sebelumnya Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara tugas pokoknya yang tadinya hanya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Piutang Negara dan Lelang, sekarang tugas DJKN bertambah yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Kekayaan Negara.
Sejak berlakunya Undang – Undang No. I Tahun 1974 tentang Perbendaharaan Negara dimana peran Menteri Keuangan bukan hanya sebagai Bendahara Umum Negara, tetapi juga sebagai Pengelola Barang dimana peran yang strategis ini dijabarkan dalam PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BUMN/BMD serta peraturan teknis lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 96 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 97 Tahun 2007 ditegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah sebagai pengelola barang dan Menteri Teknis adalah pengguna barang.



Dalam hal ini mind set pengelolaan dan manajemen aset pemerintah telah berubah dari yang sebelumnya bahwa aset – aset yang ada adalah milik Kementrian / Lembaga masing – masing yang mengelolanya, kemudian beralih kepada Menteri Keuangan, secara lebih sederhana adalah bahwa seluruh aset – aset pemerintah, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin serta peralatan kantor adalah semuanya merupakan aset negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Kementrian Teknis hanyalah satuan kerja yang menggunakan dan memeliharanya. Dalam petunjuk teknis pengelolaan dan manajemen aset pemerintah Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN juga bertugas untuk mendata dan memanage seluruh aset – aset idle/berlebih maka pengguna barang wajib melaporkan dan menyerahkan kembali aset – aset idle tersebut ke pengelola barang untuk dioptimalkan penggunaannya (Highest and Best Use) termasuk kantor eks KPP Lhokseumawe yang akan diserah terimakan pada hari ini dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik negara. Target Pemerintah untuk kedepannya adalah dari hasil pengelolaan yang optimal atau Highest and Best Use aset - aset negara dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang maksimal untuk mendukung neraca APBN yang sehat,disamping itu Bapak Kepala Kanwil menyampaikan bahwa pengalihan status pengguna kantor eks KPP ini adalah termasuk IKU (indeks Kinerja Utama) DJKN yaitu Pengadaan dan Penetapan Status Barang Milik Negara tanpa membebani APBN yaitu kekayaan negara yang di utilisasi, dan untuk Tahun 2011 menurut Bapak Thaufik, Kakanwil I DJKN Banda Aceh, DJKN mentargetkan nilai kekayaan negara yang di utilisasi sebesar 105,1 M.
Sementara Kepala Kanwil DJP Nanggro Aceh Darussalam Bapak Eddy Marlan dalam sambutannya mengharapkan agar pemanfaatan kantor eks KPP Lhokseumawe ini oleh KPKNL Lhokseumawe benar-benar dijaga dan dimanfaatkan sebesar – besarnya sebagai amanah untuk melakukan tugas pokok dan fungsi KPKNL dalam melayani pengguna jasa Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang dan beliau mengatakan bahwa ketika beliau bertugas di Indonesia Timur hal yang sama juga telah dilaksanakan penyerahan alih status pengguna BMN dari DJP ke DJKN di Nusa Tenggara Barat untuk digunakan KPKNL Bima, demikian Bapak Eddy Marlan .
Dalam acara serah terima ini juga turut dihadiri Plh. Kabag Umum Kanwil DJP NAD, Wakil dari Kabag Perlengkapan Kantor Pusat DJP, Kepala KPP Pratama Lhokseumawe, Kepala KPP Pratama Bireun, Kepala KPPN Lhokseumawe, Kepala KPPBC Lhokseumawe, Kepala Subbag Inventarisasi dan Penghapusan Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJKN dan para undangan lainnya, yang bertindak sebagai saksi dalam acara serah terima ini adalah Bapak Sujarwo Kabag Umum dari Kanwil DJP dan Bapak M. Amin Kabag Umum dari Kanwil I DJKN, selanjutnya Kanwil I DJKN Banda Aceh Bapak Thaufik menyerahkan gedung tersebut kepada Bapak Ahsein Lubis Kepala KPKNL Lhokseumawe yang disaksikan oleh Kabag Umum Kanwil I DJKN dan Kepala Subbag Umum KPKNL Lhokseumawe.
Akhirnya Bapak Kanwil DJP dan Bapak Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh beserta undangan lainnya mengadakan acara ramah tamah sambil berkeliling melihat fisik gedung eks KPP yang baru diserah terimakan.
Selengkapnya...

 
 
 

Sekilas Info Piutang Negara

.