Rabu, Desember 29, 2010

Yth. Kepala Satuan Kerja di Wilayah Kerja
KPKNL Lhokseumawe (daftar terlampir)
di tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Batas waktu Rekonsiliasi data BMN Semester II tahun 2010 dengan KPKNL Lhokseumawe selambatnya tanggal 17 Januari 2011. Bagi satuan kerja yang tidak melaksakan rekonsiliasi BMN sesuai batas waktu tersebut diatas akan dikenakan sanksi Penundaan Penerbitan SP2D sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 pasal 73 Ayat 3.

2. Bagi satuan kerja yang belum melaksanakan rekonsiliasi semester I 2010 maka rekonsiliasi semester II 2010 belum dapat dilaksanakan.

3. Adapun Jadwal dan Pelaksanaan rekonsiliasi :

a. Rekonsiliasi SIMAK BMN dilaksanakan mulai tanggal 3 s.d 17 Januari (Jadwal Rekon Tahunan Perdirjen 07 Tahun 2009) di KPKNL Lhokseumawe, atau bagi satker yang berada di luar wilayah bayar KPPN Lhokseumawe dapat mengirimkan file yang diminta untuk rekonsiliasi dan file BAR internal satker ke alamat email : pkn.rekon@gmail.com dengan title email : file rekon semester II 2010, sedangkan Berita Acara Rekonsiliasi hasil rekon akan diberikan kepada satker pada tanggal 10 Januari 2011 pada saat petugas rekon datang ke KPPN wilayah bayar masing-masing satker;

b. Untuk pelaksanaan rekonsiliasi di masing-masing KPPN wilayah bayar diadakan mulai tanggal 10 s.d 14 Januari 2011, kecuali untuk satker yang berada di wilayah bayar KPPN Lhokseumawe pelaksanaan rekonsiliasi di KPKNL Lhokseumawe.

4. Sebelum melaksanakan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL Lhokseumawe agar terlebih dahulu melaksanakan rekonsiliasi internal antara UAKPA (SAKPA) dengan UAKPB (SIMAK BMN) dan dituangkan dalam Berita Acara Rekon Internal sesuai dengan Lampiran II.a, II.b dan II.c Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: Per-07 /KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (terlampir). Untuk Softcopy dapat diunduh di alamat web : pkn-lhokseumawe.tk






5. Dokumen / data BMN yang harus disiapkan, yaitu:
a. Berita Acara Rekon Internal (UAKPB dengan UAKPA) per Desember 2010;
b. Dari aplikasi SIMAK ada 3 (tiga) file, yaitu : file backup Tahun Anggaran 2010, file pengiriman ke KPKNL Data Tahun Berjalan Semester II 2010, dan Data Saldo Tahun Yang Lalu;
c. Dari Aplikasi SAKPA ada 4 (empat) file, yaitu : file backup Tahun Anggaran 2010, file Pengiriman Hasil Rekon Ke KPKNL dari Menu Rekonsiliasi BMN (3 file);
d. Dari Aplikasi Persediaan (bagi satker yang sudah berjalan aplikasi persediaan) ada 2 (dua) file : file backup Database dan Referensi;
e. Hard Copy Laporan SIMAK BMN dan Neraca SAKPA/SAKPAD per Semester II 2010;
f. Copy Berita Acara Rekonsiliasi BMN semester I tahun 2010;

6. File dimaksud pada angka 5 (lima) huruf b, huruf c, dan huruf d di copy ke dalam CD.

Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut Saudara dapat mengkonfirmasi langsung dengan KPKNL Lhokseumawe.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor



Ahsein Lubis
NIP. 195702271979101001



Tembusan :
- Kanwil I DJKN Banda Aceh;
- Kanwil Kemenag Propinsi Aceh.
Selengkapnya...

Sosialisasi Pengelolaan, Penatausahaan, Rekonsiliasi dan Aplikasi SIMAK BMN di Bireuen

Rabu, Desember 01, 2010


Untuk keempat kalinya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe melaksanakan sosialisasi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe. Acara yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 24 s/d 25 November 2010 bertempat di Losmen Fajar Kabupaten Bireen ini diikuti oleh 80 Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima dana Tugas Pembantuan di wilayah Kabupaten Bireuen.

Dalam sambutannya, Ahsein Lubis, SH., MH selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe menekankan pentingnya penatausahaan sebagai bagian dari suatu siklus pengelolaan barang milik Negara yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengelolaan dan penatausahaan serta berakhir setelah penghapusan. Kemudian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/ Daerah peran Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang harus didukung oleh peran aktif Kementerian Teknis lainnya selaku Pengguna Barang dalam hal ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang bertugas di daerah. Perlu diketahui bahwa sejak Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan, seluruh aset pemerintah dikelola oleh Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian teknis adalah pengguna dari aset tersebut. Terkait dengan itu Kepala KPKNL Lhokseumawe menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja pengguna barang milik negara untuk dapat melakukan tertib penatausahaan, mendata kembali aset-aset yang idle untuk kemudian dilaporkan kepada KPKNL setempat dan mengoptimalkan aset yang telah ada. Adapun target ke depan dengan terciptanya penatausahaan yang baik maka dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pengelolaan barang milik negara disamping untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Acara yang dimoderatori oleh Saudari Riyanieta Setya Puteri ini juga diisi oleh pemaparan Saudara Fadrian Kemala mengenai pentingnya laporan barang milik negara sebagai suatu kesatuan utuh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemaparan petunjuk teknis penatausahaan, pengelolaan dan rekonsiliasi barang milik negara oleh Sulistiyono Fajar Nugroho, SE selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I-A Kanwil I DJKN Banda Aceh serta pelatihan aplikasi SIMAK BMN oleh Hasto Satrio Prafitriaji, M. Guta Tansa Alam, dan Okka Willyanto.

Pada penutupan acara, Haryadi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Lhokseumawe dan Adlin selaku Panitia Penyelenggara mengajak seluruh Satuan Kerja yang telah mengikuti sosialisasi tersebut untuk ikut berperan aktif dalam membenahi aset negara.

Selengkapnya...

 
 
 

Sekilas Info Piutang Negara

.