KPKNL Lhokseumawe : Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester II tahun 2009

Rabu, Februari 03, 2010

Mengingat pentingnya posisi KPKNL sebagai Kuasa Menteri Keuangan dalam hal pengeloalaan barang dan dalam rangka memperbaiki opini disclaimer yang selama ini terus diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang salah satu penyebabnya dikarenakan Implementasi SIMAK BMN yang masih jauh dari semestinya


,KPKNL Lhokseumawe bekerja sama dengan KPPN Langsa mengadakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Negara semester II tahun 2009. rapat koordinasi diikuti 120 peserta dari satuan kerja kementrian/lembaga wilayah kerja KPPN Langsa meliputi Kota Langsa,Kab.Aceh Tamiang dan Kab.Aceh Timur dari tanggal 29 s.d 30 Desember 2009 di Aula BAPPEDA Kab. Aceh Timur.

Acara dibuka oleh Kepala KPKNL Lhokseumawe Bapak Ahsein Lubis, SH,MH. Sebagai pembicara Pada acara tersebut Bapak Isrin (kepala KPPN Langsa) dengan materi yang dibawakan “Pentingnya pelaporan Barang Milik Negara yang merupakan bahagian dari laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Sistem Akuntansi Instansi)”, Bapak M.Masud (Kepala Seksi Verak KPPN Langsa) dengan materi yang dibawakan “Urgensi penggunaan Aplikasi SIMAK BMN sebagai pencatatan dan pembukuan barang milik Negara pada satuan kerja”, Bapak Fadrian Keumala dengan materi yang dibawakan “aplikasi persediaan”, Bapak Ikhsan Pauzi dengan materi yang dibawakan “aplikasi SIMAK BMN”, dan Materi terakhir yang disampaiakan Bapak Hasto “Prosedur Rekonsiliasi Semester II tahun 2009”
Kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap per wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dengan setiap satuan kerja sehingga proses rekonsiliasi berjalan lancar dan menghasilkan Laporan Barang Milik Negara valid.

(seksi Hukum dan Informasi kpknl-lhokseumawe.djkn.or.id)



 
 
 

Sekilas Info Piutang Negara

.