Rabu, Desember 29, 2010

Yth. Kepala Satuan Kerja di Wilayah Kerja
KPKNL Lhokseumawe (daftar terlampir)
di tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Batas waktu Rekonsiliasi data BMN Semester II tahun 2010 dengan KPKNL Lhokseumawe selambatnya tanggal 17 Januari 2011. Bagi satuan kerja yang tidak melaksakan rekonsiliasi BMN sesuai batas waktu tersebut diatas akan dikenakan sanksi Penundaan Penerbitan SP2D sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 pasal 73 Ayat 3.

2. Bagi satuan kerja yang belum melaksanakan rekonsiliasi semester I 2010 maka rekonsiliasi semester II 2010 belum dapat dilaksanakan.

3. Adapun Jadwal dan Pelaksanaan rekonsiliasi :

a. Rekonsiliasi SIMAK BMN dilaksanakan mulai tanggal 3 s.d 17 Januari (Jadwal Rekon Tahunan Perdirjen 07 Tahun 2009) di KPKNL Lhokseumawe, atau bagi satker yang berada di luar wilayah bayar KPPN Lhokseumawe dapat mengirimkan file yang diminta untuk rekonsiliasi dan file BAR internal satker ke alamat email : pkn.rekon@gmail.com dengan title email : file rekon semester II 2010, sedangkan Berita Acara Rekonsiliasi hasil rekon akan diberikan kepada satker pada tanggal 10 Januari 2011 pada saat petugas rekon datang ke KPPN wilayah bayar masing-masing satker;

b. Untuk pelaksanaan rekonsiliasi di masing-masing KPPN wilayah bayar diadakan mulai tanggal 10 s.d 14 Januari 2011, kecuali untuk satker yang berada di wilayah bayar KPPN Lhokseumawe pelaksanaan rekonsiliasi di KPKNL Lhokseumawe.

4. Sebelum melaksanakan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL Lhokseumawe agar terlebih dahulu melaksanakan rekonsiliasi internal antara UAKPA (SAKPA) dengan UAKPB (SIMAK BMN) dan dituangkan dalam Berita Acara Rekon Internal sesuai dengan Lampiran II.a, II.b dan II.c Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: Per-07 /KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (terlampir). Untuk Softcopy dapat diunduh di alamat web : pkn-lhokseumawe.tk






5. Dokumen / data BMN yang harus disiapkan, yaitu:
a. Berita Acara Rekon Internal (UAKPB dengan UAKPA) per Desember 2010;
b. Dari aplikasi SIMAK ada 3 (tiga) file, yaitu : file backup Tahun Anggaran 2010, file pengiriman ke KPKNL Data Tahun Berjalan Semester II 2010, dan Data Saldo Tahun Yang Lalu;
c. Dari Aplikasi SAKPA ada 4 (empat) file, yaitu : file backup Tahun Anggaran 2010, file Pengiriman Hasil Rekon Ke KPKNL dari Menu Rekonsiliasi BMN (3 file);
d. Dari Aplikasi Persediaan (bagi satker yang sudah berjalan aplikasi persediaan) ada 2 (dua) file : file backup Database dan Referensi;
e. Hard Copy Laporan SIMAK BMN dan Neraca SAKPA/SAKPAD per Semester II 2010;
f. Copy Berita Acara Rekonsiliasi BMN semester I tahun 2010;

6. File dimaksud pada angka 5 (lima) huruf b, huruf c, dan huruf d di copy ke dalam CD.

Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut Saudara dapat mengkonfirmasi langsung dengan KPKNL Lhokseumawe.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor



Ahsein Lubis
NIP. 195702271979101001



Tembusan :
- Kanwil I DJKN Banda Aceh;
- Kanwil Kemenag Propinsi Aceh.
Selengkapnya...

Sosialisasi Pengelolaan, Penatausahaan, Rekonsiliasi dan Aplikasi SIMAK BMN di Bireuen

Rabu, Desember 01, 2010


Untuk keempat kalinya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe melaksanakan sosialisasi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe. Acara yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 24 s/d 25 November 2010 bertempat di Losmen Fajar Kabupaten Bireen ini diikuti oleh 80 Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima dana Tugas Pembantuan di wilayah Kabupaten Bireuen.

Dalam sambutannya, Ahsein Lubis, SH., MH selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe menekankan pentingnya penatausahaan sebagai bagian dari suatu siklus pengelolaan barang milik Negara yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengelolaan dan penatausahaan serta berakhir setelah penghapusan. Kemudian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/ Daerah peran Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang harus didukung oleh peran aktif Kementerian Teknis lainnya selaku Pengguna Barang dalam hal ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang bertugas di daerah. Perlu diketahui bahwa sejak Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan, seluruh aset pemerintah dikelola oleh Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian teknis adalah pengguna dari aset tersebut. Terkait dengan itu Kepala KPKNL Lhokseumawe menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja pengguna barang milik negara untuk dapat melakukan tertib penatausahaan, mendata kembali aset-aset yang idle untuk kemudian dilaporkan kepada KPKNL setempat dan mengoptimalkan aset yang telah ada. Adapun target ke depan dengan terciptanya penatausahaan yang baik maka dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pengelolaan barang milik negara disamping untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Acara yang dimoderatori oleh Saudari Riyanieta Setya Puteri ini juga diisi oleh pemaparan Saudara Fadrian Kemala mengenai pentingnya laporan barang milik negara sebagai suatu kesatuan utuh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemaparan petunjuk teknis penatausahaan, pengelolaan dan rekonsiliasi barang milik negara oleh Sulistiyono Fajar Nugroho, SE selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I-A Kanwil I DJKN Banda Aceh serta pelatihan aplikasi SIMAK BMN oleh Hasto Satrio Prafitriaji, M. Guta Tansa Alam, dan Okka Willyanto.

Pada penutupan acara, Haryadi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Lhokseumawe dan Adlin selaku Panitia Penyelenggara mengajak seluruh Satuan Kerja yang telah mengikuti sosialisasi tersebut untuk ikut berperan aktif dalam membenahi aset negara.

Selengkapnya...

Sosialisasi Penatausahaan, Rekonsiliasi dan Aplikasi SIMAK BMN di langsa

Selasa, November 23, 2010


Untuk ketiga kalinya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe melaksanakan sosialisasi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa. Dibanding dengan dua kegiatan sosialisasi sebelumnya, sosialisasi kali ini yang bertajuk Sosialisasi Penatausahaan, Rekonsiliasi dan Aplikasi SIMAK Barang Milik Negara lebih terfokus kepada kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara disamping penggunaan Aplikasi SIMAK dalam pencatatannya. Acara yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 s/d 11 November 2010 bertempat di Aula BAPPEDA Kabupaten Aceh Timur ini diikuti oleh 119 Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima dana Tugas Pembantuan di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam sambutannya, Ahsein Lubis, SH., MH selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe menekankan pentingnya penatausahaan sebagai bagian dari suatu siklus pengelolaan barang milik Negara yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengelolaan dan penatausahaan serta berakhir setelah penghapusan. Kemudian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/ Daerah peran Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang harus didukung oleh peran aktif Kementerian Teknis lainnya selaku Pengguna Barang dalam hal ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang bertugas di daerah. Perlu diketahui bahwa sejak Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan, seluruh aset pemerintah dikelola oleh Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian teknis adalah pengguna dari aset tersebut. Terkait dengan itu Kepala KPKNL Lhokseumawe menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja pengguna barang milik negara untuk dapat melakukan tertib penatausahaan, mendata kembali aset-aset yang idle untuk kemudian dilaporkan kepada KPKNL setempat dan mengoptimalkan aset yang telah ada. Adapun target ke depan dengan terciptanya penatausahaan yang baik maka dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pengelolaan barang milik negara disamping untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Acara yang dimoderatori oleh Fahdrian Kemala ini juga diisi oleh pemaparan Bapak Suharna, S.Sos selaku Pejabat Sementara Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa mengenai pentingnya laporan barang milik negara sebagai suatu kesatuan utuh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemaparan petunjuk teknis penatausahaan, pengelolaan dan rekonsiliasi barang milik negara oleh Sulistiyono Fajar Nugroho, SE selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I-A Kanwil I DJKN Banda Aceh serta pelatihan aplikasi SIMAK BMN oleh Hasto Satrio Prafitriaji, M. Guta Tansa Alam, Okka Willyanto dan Syamsuddin.

Pada penutupan acara, Haryadi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Lhokseumawe dan Adlin selaku Panitia Penyelenggara mengajak seluruh Satuan Kerja yang telah mengikuti sosialisasi tersebut untuk ikut berperan aktif dalam membenahi aset negara.

Selengkapnya...

Pengumuman I (Pertama) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada PT. Bank BPD Aceh

Selasa, Agustus 24, 2010


Selengkapnya...

S-409/KN.7/2010 tentang lelang bongkaran

Senin, Juli 26, 2010



Selengkapnya...

Pelaksanaan Rekonsiliasi BMN Semester I tahun 2010 di KPKNL Lhokseumawe

Senin, Juli 19, 2010


KPKNL Lhokseumawe melaksanakan Rekonsiliasi BMN semester 1 tahun tahun 2010 pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juli 2010 terhadap seluruh satker yang berada di wilayah kerjanya. Karena luasnya wilayah kerja yang meliputi 8 Kabupaten dan 2 kota dengan jumlah satker yang sangat banyak maka rekonsiliasi BMN dilaksanakan di 4 tempat yang berbeda dengan tim yang masing-masing berjulah 3-4 orang yaitu KPKNL Lhokseumawe untuk satker yang berada di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen, KPPN Langsa untuk satker yang berada di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang, KPPN Kutacane untuk satker yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues, dan KPPN Takengon untuk satker yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
Sebanyak 384 satker telah selesai melakukan rekonsiliasai BMN sedangkan yangbelum melakukan rekonsiliasi berjumlah 15 satker. Pelaksanaan rekonsiliasi BMN ini berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan meskipun masih banyak kendala diantaranya masih banyak satker yang ternyata belum melaksanakan rekonsiliasi internal sehingga harus dijelaskan mengenai bagaimana tatacaranya dan bagaimana cara mengisi BA Rekon Internal. Kendala lain yang ditemui adalah masih banyak satker yang masih menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan SAKPA yang belum di-update sehingga hal ini akan menyulitkan satker pada saat mereka melaksanakan rekon internal.Kendala juga ditemukan pada Aplikasi Modul Kekayaan Negara yang dipakai pada saat rekon seperti tidak mau menerima ADK yang telah dikirim oleh satker bahkan untuk beberapa kasus aplikasi ini tidak dapat dijalankan sama sekali. Terlepas dari itu semua pelaksanaan rekonsiliasi BMN sudah dilaksanakan dengan baik bahkanpelayanan masih tetap dibuka pada hari libur yaitu sabtu dan minggu. Karena jumlah pegawai KPKNL yang sangat terbatas maka pelaksanaan rekonsiliasi BMN di Lhokseumawe dibantu oleh tim dari Kanwil I DJKN Banda Aceh
Selengkapnya...

Pemberitahuan Rekonsiliasi data Barang Milik Negara Semester I tahun 2010

Selasa, Juni 29, 2010

Yth. Kepala Satuan Kerja di Wilayah Kerja

KPKNL Lhokseumawe (daftar terlampir)

di tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Surat Kanwil I DJKN Banda Aceh Nomor : S-261/WKN.01/2010 tanggal 4 Juni 2010 hal Rekonsiliasi Laporan BMN Semester I TA 2010 fotocopi (terlampir) maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

* Batas waktu Rekonsiliasi data BMN Semester I tahun 2010 dengan KPKNL Lhokseumawe selambatnya tanggal 7 Juli 2010. Bagi satuan kerja yang tidak melaksakan rekonsiliasi BMN sesuai batas waktu tersebut diatas akan dikenakan sanksi Penundaan Penerbitan SP2D sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 pasal 73 Ayat 3.

* Bagi satuan kerja yang belum melaksanakan rekonsiliasi semester II 2009 maka rekonsiliasi semester I 2010 belum dapat dilaksanakan.

* Jadwal dan Pelaksanaan rekonsilisi dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 7 Juli 2010 pada masing-masing KPPN wilayah bayar setempat kecuali wilayah bayar KPPN Lhokseumawe dilaksanakan di KPKNL Lhokseumawe Jl. Darussalam No. 3 Lhokseumawe.

* Sebelum melaksanakan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL Lhokseumawe agar terlebih dahulu melaksanakan rekonsiliasi internal antara UAKPA (SAKPA) dengan UAKPB (SIMAK BMN) dan dituangkan dalam Berita Acara Rekon Internal sesuai dengan Lampiran II.a, II.b dan II.c Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: Per-07 /KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (terlampir). Untuk Softcopy dapat diunduh di alamat web : pkn-lhokseumawe.tk

* Dokumen/ data BMN yang harus disiapkan, yaitu:
1. Berita Acara Rekon Internal (UAKPB dengan UAKPA) per Juni 2010;
2. Softcopy BackUp SIMAK BMN dan BackUp SAKPA per Semester I 2010;
3. Softcopy SIMAK BMN berupa Pengiriman ke KPKNL (Data tahun berjalan dan Data saldo tahun yang lalu);
4. Softcopy pengiriman hasil rekon ke KPKNL pada menu rekonsiliasi BMN dari Aplikasi SAKPA
5. Hard Copy Laporan SIMAK BMN dan Neraca SAKPA/SAKPAD per Semester I 2010;
6. Copy Berita Acara Rekonsiliasi BMN semester II tahun 2009;

* Softcopy dimaksud pada angka 5 (lima) huruf b, huruf c, dan huruf d di copy ke dalam CD.

Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut Saudara dapat mengkonfirmasi langsung dengan KPKNL Lhokseumawe.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Ahsein Lubis
NIP. 195702271979101001


Selengkapnya...

Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan KPKNL Lhokseumawe

Kamis, April 08, 2010


Pada tanggal 31 Maret 2009, bertempat di aula KPKNL Lhokseumawe dilaksanakan pengambilan sumpah PNS terhadap 5 orang pegawai KPKNL Lhokseumawe yang dipimpin oleh Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh, Bapak Teguh Sugirijoto dengan dihadiri oleh Kepala KPKNL Lhokseumawe dan Kabag Umum Kanwil I DJKN Banda Aceh, dalam sambutannya beliau memberikan pesan kepada seluruh pegawai yaitu:
1.Agar dalam melaksanakan pekerjaan senantiasa diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT.
2.Agar senantiasa bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan tetap bersemangat
3.Selalu menjaga penampilan karena bekerja di Departemen Keuangan merupakan suatu kebanggaan.
4.Hendaknya setiap pegawai memlilki keyakinan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan tidak hanya berguna ketika di dunia, tetapi juga bermanfaat di akhirat.
5.Pada tanggal 31 Maret 2009, bertempat di aula KPKNL Lhokseumawe dilaksanakan pengambilan sumpah PNS terhadap 5 orang pegawai KPKNL Lhokseumawe yang dipimpin oleh Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh, Bapak Teguh Sugirijoto dengan dihadiri oleh Kepala KPKNL Lhokseumawe dan Kabag Umum Kanwil I DJKN Banda Aceh, dalam sambutannya beliau memberikan pesan kepada seluruh pegawai yaitu:Dalam melaksanakan pekerjaan agar lebih mendahulukan kepentingan Nasional.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat selamat dari Bapak Kepala Kanwil dan seluruh pegawai di lingkunag KPKNL Lhokseumawe.



Selengkapnya...

Rapat Pembinaan Pegawai dengan Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh

Senin, Maret 29, 2010


Pada tanggal 18 Maret 2010, bertempat di KPKNL Lhokseumawe diadakan Rapat Pembinaan Pegawai yang dihadiri oleh Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh Bapak Teguh Sugirijoto. Dalam kesempatan tersebut ada beberapa point penting yang disampaikan oleh Kepala Kanwil diantaranya:
1.Kepada semua pegawai KPKNL Lhokseumawe agar tetap bersemangat dan dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien dalam kondisi apapun.
2.Agar semua tugas dapat dikerjakan dengan baik jika sewaktu-waktu akan dilaksanakan pemerikasaan.
3.Evaluasi kinerja dari tiap-tiap seksi.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi Tanya jawab seputar permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas sehingga bisa menjadi masukan buat Kanwil dan bisa diberikan petunjuk lebih lanjut.



Selengkapnya...

Profiling PNS di KPKNL Lhokseumawe

Selasa, Maret 16, 2010


Sekretariat DJKN bekerja sama dengan Biro Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan melaksanakan profiling PNS di lingkungan KPKNL KPKNL Lhokseumawe pada tanggal 11 Maret 2009 bertempat di Hotel Wisma Kuta Karang. Acara ini digelar dalam rangka pengukuran pegawai dari aspek psikologis terutama aspek kognitif, sikap kerja , dan kepribadian.
Kegiatan yang mengikutsertakan 13 orang pelaksana ini dibuka dengan sesi sambutan oleh Kepala KPKNL Lhokseumawe Bapak Ahsein Lubis agar kegiatan profiling ini dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan psikotes yang terdiri dari beberapa sesi.






Selengkapnya...

PENGUMUMAN LELANG BARANG RAMPASAN

Selasa, Maret 02, 2010

Kejaksaan Negeri Kuala Simpang NAD dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe berdasarkan Surat Perintah Pelelangan Kepala Kejaksan Negeri Kuala Simpang Nomor : PRIN-01/N.1.22/Cu.3/01/2010 tanggal 11 Januari 2010 akan melaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 66/Pid.B/2009/PN.Ksp tanggal 19 Juni 2009, a.n. Zulbahri bin Parlan S, barang bukti berupa :
1 (satu) paket kayu olahan Sawmil berbagai ukuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) keping atau 0,88 m3 (Nol koma delapan puluh delapan meter kubik) jenis sembarang dengan harga limit sebesar Rp 274.560,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)2. Putusan Nomor : 175/Pid.B/2008/PN.Ksp tanggal 12 November 2008, a.n. Edi Syahputra bin Abu Bakar, barang bukti berupa :
1 (satu) paket kayu berbagai ukuran sebanyak 44 (empat puluh empat) keping atau 0,72 m3 (Nol koma tujuh puluh dua meter kubik) jenis kelompok merbabu dengan harga limit sebesar Rp.645.120,- (enam ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Putusan Nomor : 62/Pid.B/2009/PN.Ksp tanggal 8 Juni 2009, a.n. Sabar Bin Abu Ibrahim, barang bukti berupa :
a. 1 (satu) paket kayu bulat sebanyak 115 (seratus lima belas) atau 35,43 (tiga puluh lima koma empat puluh tiga meter kubik) terdiri dari 19 (sembilan belas) batang Jenis Meranti dan 96 (sembilan puluh enam) batang jenis kelompok Rimba Campuran, dengan harga limit Rp.3.527.700 ( Tiga juta lima ratus dua puluh tujuh tujuh ratus rupiah), dan uang jaminan lelang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
b. 1 (satu) unit Boat dompeng, dengan harga limit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)dan uang jaminan lelang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)

4. Putusan Nomor : 94/Pid.B/2009/PN.Ksp tanggal 21 Juli 2009, a.n. M. Aidil Alias Adil Bin Rasyid, barang bukti berupa :
1 (satu) paket kayu sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang atau 16,93 m3 (Enam belas koma sembilan puluh tiga meter kubik) yang terdiri dari kayu Tapak Gajah sebanyak 9 (sembilan) batang, kayu Meku sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang, kayu Sentalon sebanyak 6 (enam) batang, kayu Tampu sebanyak 9 (sembilan) batang, kayu Bungur sebanayak 2 (dua) batang, kayu Bayur sebanayak 3 (tiga) batang, dengan harga limit sebesar Rp 507.900,- (lima ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

5. Putusan Nomor : 114/Pid/B/2009/PN.Ksp tanggal 15 Juni 2009, a.n. Muin Bin Karim, barang bukti berupa :
1 (satu) paket kayu olahan berbagai ukuran sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat ) keping atau 5,06 m3 (lima koma enam meter kubik) jenis rimba campuran dengan harga limit sebesar Rp.242.880,- (dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

6. Putusan Nomor : 193/Pid.B/2008/PN.Ksp tanggal 16 Februari 2009, a.n. Mahmudi Hanafi bin Hanafi, barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil Truck Interculler Nisan Diesel No. Polisi B 9074 AM, dengan harga limit sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)

7. Putusan Nomor : 236/Pid.B/2008/PN.Ksp tanggal 23 April 2009, an. M. Yusuf alias Sisu Bin Ishak, barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Karisma warna merah hitam No. Polisi BL 4237 UL, dengan harga limit sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

8. Putusan Nomor : 90/Pid/B/2007/PN.Ksp tanggal 31 Januari 2008, an. Julkifli als. Gejul Bin Yusuf, barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha T105-ERD 102 CCD No. Polisi BK 5303 PR nomor mesin 4ST-1297275 dan nomor rangka/NIK : MH34ST1105K930530 warna biru, dengan harga limit sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

9. Putusan Nomor : 38/Pid.B/2009/PN.Ksp tanggal 28 April 2009, an. Aman Raja bin Basiruddin, barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra No. Polisi BK 2682 FA, dengan harga limit sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

10. Putusan Nomor : 110/Pid.B/2008/PN.Ksp tanggal 29 Juli 2008, an. Aldi Syahrial Bin Lubis, barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Polisi BK 2970 RJ, dengan harga limit sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

11. Putusan Nomor : 128/Pid/B/2009/PN.Ksp tanggal 11 Juni 2009, an. Rudi Hardianta Ginting Als. Rudi Bin Nelson GTG, barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Cripton No. Polisi BK 3921 FM warna hitam, dengan harga limit sebesar Rp. 729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Kharisma No. Polisi BK 3669 RL warna biru hitam, dengan harga limit sebesar Rp. 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

12. Putusan Nomor : 69/Pid.B/2009/PN.Ksp tanggal 17 Juni 2009, a.n. Suhendri Alias Cokro bin Supardi, barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Yupiter MX warna hitam No. Polisi BK 2970 XP, dengan harga limit sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

13. Putusan Nomor : 248/Pid/B/2008/PN.Ksp tanggal 19 Februari 2009, a.n. Cut Bulai Jefri Helmi alias Gerbo bin M. Yajid, barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Yupiter No. Polisi BK 5151 NW, dengan harga limit sebesar Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

14. Putusan Nomor : 308/Pid/B/2009/PN.Ksp tanggal 25 November 2009, a.n. Hendra alias Een bin Jafar Sidik, barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 5D9 Vega ZR warna merah hitam No. Polisi BL 3199 UI, dengan harga limit sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

15. Putusan Nomor : 191/Pid.B/2008/PN.Ksp tanggal 16 Desember 2008, a.n. Thamren alias Acek bin Usman Zein, barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merek VIVA tanpa No. Polisi, dengan harga limit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu raupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

16. Putusan Nomor : 172/Pid.B/2009/PN-Ksp tanggal 27 Agustus 2009, a.n. M. Juned bin Ismail, barang bukti berupa :
67 (enam puluh tujuh) karung Pupuk Urea bersubsidi @ 50 kg, dengan harga limit sebesar Rp. 3.015.000,- (tiga juta lima belas ribu rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Barang tersebut diatas berada di Kantor Kejaksaan Kuala Simpang, Jalan Ir H. Juanda, Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang.



Lelang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Maret 2010
Pukul : 10.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kejaksaan Negeri Kuala Simpang
Jalan Ir. H. Juanda Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang

Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Para Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang ke Rekening No.0043.01.000965.30.7 an. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Lhokseumawe pada PT. BRI Cab. Lhokseumawe 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan lelang dan sudah efektif dalam rekening

2. Peserta Lelang Kayu wajib mengikuti penjelasan tata cara lelang (Aanwijing) pada hari Selasa, 09 Maret 2010, pukul 09.00 Wib, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, Jalan Ir. H. Juanda Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, bagi yang tidak mengikuti Aanwijing dianggap telah mengetahui syarat-syarat lelang dan kondisi objek barang yang akan dilelang.

3. Lelang minimal diikuti oleh 2 (dua) peserta dan wajib memiliki fotocopy KTP dan peserta lelang kayu memiliki fotocopy KTP dan NPWP serta menunjukkan aslinya.

4. Pemanang Lelang wajib melunasi pokok lelang dan bea lelang pembeli paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

5. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara lainnya, dan peserta lelang dimasukkan dalam daftar hitam lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh Indonesia

6. Pemenang lelang kayu dikenakan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan biaya resmi lainnya yang besarannya disampaikan pada saat Aanwijzing

7. Tata cara penawaran lelang akan disampaikan sesaat sebelum pelaksanan lelang

8. Peminat dapat melihat dan meneliti barang yang akan dilelang serta mendapatkan keterangan lebih lanjut di : Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, Jalan Ir. H. Juanda Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang sejak pengumuman ini diumumkan sampai hari pelaksanaan lelang selama jam kerja.

Kuala Simpang, 03 Maret 2010

ttd

Panitia Lelang










Selengkapnya...

KPKNL Lhokseumawe : Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester II tahun 2009

Rabu, Februari 03, 2010

Mengingat pentingnya posisi KPKNL sebagai Kuasa Menteri Keuangan dalam hal pengeloalaan barang dan dalam rangka memperbaiki opini disclaimer yang selama ini terus diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang salah satu penyebabnya dikarenakan Implementasi SIMAK BMN yang masih jauh dari semestinya


,KPKNL Lhokseumawe bekerja sama dengan KPPN Langsa mengadakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Negara semester II tahun 2009. rapat koordinasi diikuti 120 peserta dari satuan kerja kementrian/lembaga wilayah kerja KPPN Langsa meliputi Kota Langsa,Kab.Aceh Tamiang dan Kab.Aceh Timur dari tanggal 29 s.d 30 Desember 2009 di Aula BAPPEDA Kab. Aceh Timur.

Acara dibuka oleh Kepala KPKNL Lhokseumawe Bapak Ahsein Lubis, SH,MH. Sebagai pembicara Pada acara tersebut Bapak Isrin (kepala KPPN Langsa) dengan materi yang dibawakan “Pentingnya pelaporan Barang Milik Negara yang merupakan bahagian dari laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Sistem Akuntansi Instansi)”, Bapak M.Masud (Kepala Seksi Verak KPPN Langsa) dengan materi yang dibawakan “Urgensi penggunaan Aplikasi SIMAK BMN sebagai pencatatan dan pembukuan barang milik Negara pada satuan kerja”, Bapak Fadrian Keumala dengan materi yang dibawakan “aplikasi persediaan”, Bapak Ikhsan Pauzi dengan materi yang dibawakan “aplikasi SIMAK BMN”, dan Materi terakhir yang disampaiakan Bapak Hasto “Prosedur Rekonsiliasi Semester II tahun 2009”
Kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap per wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dengan setiap satuan kerja sehingga proses rekonsiliasi berjalan lancar dan menghasilkan Laporan Barang Milik Negara valid.

(seksi Hukum dan Informasi kpknl-lhokseumawe.djkn.or.id)



Selengkapnya...

 
 
 

Sekilas Info Piutang Negara

.