KPKNL Lhokseumawe mengadakan Koordinasi (uji petik) dengan KPPN Langsa dalam Pelaksanaan IP BMN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kamis, Oktober 08, 2009


Setelah menyelesaikan inventarisasi dan penilaian K/L (dengan prosentasi 99%) dan menyelesaikan Rekonsiliasi Data Penertiban Barang Milik Negara dan laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementrian Negara/lembaga (dengan prosentasi 98%)
pada tanggal 29 september 2009 Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh Bapak Teguh Sugirijoto didampingi Kepala KPKNL Lhokseumawe Bapak Ahsein Lubis melakukan koordinasi dengan Kepala KPPN Langsa Bapak Didik Hidayat mengenai data satker DK/TP,data DIPA DK/TP,Kuasa Pengguna Anggaran DK/TP dan strategi penertiban BMN DK/TP, hal tersebut dilakukan untuk menindaklajuti Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor SE-18/KN/2009 tanggal 10 September 2009 tentang penyelesaian penertiban Barang Milik Negara dan Surat Ketua Tim Kerja Satuan Tugas Penertiban Barang MIlik Negara Nomor S-63/KN.3.P/2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN eks Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembatuan. Belajar dari pengalaman keberhasilan Rekonsiliasi data penertiban Barang Milik Negara KPKNL Lhokseumawe bekerja sama dengan KPPN, maka untuk pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan dengan kerja sama dengan KPPN sebagai berikut :
1. KPPN memberikan data semua satker penerima DK/TP yang ada di KPPN tersebut.
2. Kerja sama sosialisasi tentang penertiban barang milik dan Aplikasi SIMAK BMN dengan satker penerima DK/TP
3. Dalam sosialisasi tersebut KPPN yang mengundang semua satker penerima DK/TP. Adapun pejabat satker yang diundang adalah yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Invetarisasi atau menandatangi surat pernyataan jika satker penerima DK/TP tersebut tidak mempunyai belanja modal dan/atau tidak menghasilkan BMN dan operator SIMAK BMN.




Selengkapnya...

Laporan Keuangan Pemerintah Minim Perbaikan

Rabu, Oktober 07, 2009

Jakarta (detikFinance Selasa, 15/09/2009 10:35 WIB) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 5 tahun berturut-turut memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan dari tahun ke tahun laporan keuangan pemerintah telah menunjukkan perbaikan namun masih ada kelemahan-kelemahan yang membuat BPK memberikan opini disclaimer.

Anwar mengatakan, BPK juga menemukan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Antara lain revaluasi aset tetap senilai Rp 77 triliun yang belum dibukukan oleh 8.200 satuan kerja, aset tetap yang belum dijelaskan keberadaannya senilai hampir Rp 16 triliun, aset lain-lain yang belum diinventariskan maupun dinilai kembali," tuturnya dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan semester I-2009 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2009).

Aset lain-lain yang dimaksudkan Anwar adalah seperti Kontraktor kerjasama minyak dan gas bumi senilai Rp 303 triliun, aset PT PPA senilai Rp 5 triliun dan aset Tim Koordinasi Depkeu senilai Rp 7 triliun.

"Laporan yang menonjol antara lain kasus di Departemen Kesehatan yaitu adanya pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN sebesar Rp 691 miliar kemudian, ketidakjelasan perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah senilai Rp 28 triliun dan ketidakjelasan status dana talangan Bank Indonesia atas penyertaan pemerintah pada lembaga internasional senilai hampir lebih dari Rp 3 triliun pada bagian anggaran," ungkap Anwar.

Anwar menambahkan, kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas hampir senilai Rp 3 miliar dan atas belanja barang/jasa senilai Rp 1,5 miliar pada Departemen Dalam Negeri serta kekurangan penerimaan negara bukan pajak senilai Rp 768 miliar pada departemen Luar Negeri.

"Perbaikan juga terlihat yakni di pengungkapan memadai pada belanja di luar mekanisme APBN yang berasal dari rekening antara penerimaan, penyajian sebagian besar penyertaan modal negara sesuai laporan keuangan yang diperiksa, penyempurnaan administrasi pinjaman luar negeri khususnya saldo pinjaman luar negeri," tuturnya.



Selengkapnya...

Inventarisasi Aset Negara Ditargetkan Selesai 2009

Departemen Keuangan akan terus menggeber pelaksanaan inventarisasi aset negara sehingga bisa selesai pada akhir tahun 2009 ini, meskipun Depkeu diberikan waktu oleh Presiden untuk menyelesaikanya sampai Maret 2010.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto, ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (7/8/2009).


"Pokoknya kita geber terus dan kita all out mudah-mudahan bisa selesai di 2009. Target internal kita lebih cepat dari Maret 2010, selalu kita harapkan seperti itu," tuturnya.

Hadiyanto mengatakan sampai saat ini progres inventarisasi aset negara yang dilakukan Ditjen Kekayaan Negara terus mengalami kemajuan. Aset Departemen Pertahanan, Polri, dan TNI yang dianggap sulit diinventarisasi juga terus meningkat jumlah inventarisasinya.

"Pokoknya yang kategori penting kita nilai dan sudah ada metodenya.Teknis penilaiankan ada kapan tahun perolehan, terbuat dari apa kemudian depresiasi berapa, sudah ada metodenya, praktis tidak ada masalah," katanya.

Tidak ada Aset Negara Yang 'Nganggur'

Selain itu, Hadiyanto juga mengatakan sampai saat ini belum ada aset kementerian dan lembaga (K/L) yang mengalami menganggur dan tidak terpakai (idle ).

"Seluruh K/L sudah kita surati agar melaporkan seluruh aset idle yang berada dalam pengawasannya. Beberapa K/L sudah merespon bahwa di K/L mereka tidak ada aset idle ," katanya.

Ia mengakui sekarang ini pemerintah pusat telah membuat daftar berbagai barang milik negara yang siap menjadi underlying sukuk. Meskipun Hadiyanto tidak dengan tegas menyatakan kemungkinan penggunaan aset yang menganggur yang bisa menjadi underlying sukuk.

"Underlying sukuk ini harus dipenuhi berbagai syarat. Kita tidak bisa memilih aset dari mana, pertama dokumentasinya harus lengkap yang memenuhi syariah," ucapnya.

Meskipun ia menegaskan bahwa pendefinisian aset idle ini harus jelas. Menurutnya jika ada aset yeng belum sempat dimanfaatkan oleh K/L dalam kurun waktu tertentu tidak otomatis dikatakan idle karena bisa saja masih dalam proses maksimalisasi utilisasi.

"Aset idle itu dilihat harus dalam konteks pemanfaatannya segera dimanfaatkan," jelasnya.

Masalah aset yang idle ini bukan hanya menjadi masalah pemerintah pusat saja namun, bisa saja terjadi di pemerintah daerah di seluruh Indonesia.


Selengkapnya...

Pengumuman Lelang BMN eks KKKS Exxonmobil

Kamis, Oktober 01, 2009

Derektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui perantaraan KPKNL Lhokseumawe, akan melaksanakan penjualan melalui lelang berupa 1(satu) Barang Milik Negara eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Exxonmobil Indonesia INC. yang berlokasi di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh.

Derektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui perantaraan KPKNL Lhokseumawe, akan melaksanakan penjualan melalui lelang berupa 1(satu) Barang Milik Negara eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Exxonmobil Indonesia INC. yang berlokasi di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh.
berdasarkan surat Keputusan Menteri ESDM nomor : 1240 K/95/MEM/2009 tgl.11 Mei 2009,dengan harga limit Rp. 3.354.658.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari:


1. Nomor FUPP:WOP/A/05/EMIT/APO/2008, 2 Juli 2009 Jenis Barang : PC, Printer Storage, Picturel Concorde,Netserver, Antena, HT, OSD, Power Supply

2. Nomor FUPP:WOP/A/06/PROD/APO/2008, 2 Juli 2009 ; Jenis Barang :GPWS Mark 6 Comp, Weather Radar Panel, Motorcycle, Booster Compressor, Fisher Flow,Scanner

3. Nomor FUPP:001/JUNK/2008, 18 Februari 2008 ; Jenis Barang :Shoes Safety, Kit Telephone, Thermometer, Seal Mechanical, Liner Combustion, Transition Piece

rincian jenis barang dapat dilihat pada papan pengumuman KPKNL Lhokseumawe jln.darussalam no. 3 lhokseumawe NAD

pelaksanaan lelang hari/tanggal : Rabu, 7 Oktober 2009
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula hotel vinavira jl. iskandar muda no. 4 lhokseumawe NAD

terlampir pengumuan pada koran serambi indonesia tgl. 2 oktober 2009




Selengkapnya...

 
 
 

Sekilas Info Piutang Negara

.