PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI KAYU TEMUAN

Kamis, Desember 03, 2009

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara Nanggroe Aceh Darussalam dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe akan melaksanakan lelang eksekusi barang temuan berupa :

1 (Satu) paket kayu bulat sebanyak 576 (Lima ratus tujuh puluh enam) batang atau setara dengan 445,16m3, (empat ratus empat puluh lima koma enam belas meter kubik) dengan jenis kelompok rimba campuran (Semaram, Cengal dan Intap) dengan harga limit sebesar Rp.160.257.600,-(Seratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Barang tersebut berada di Pegunungan Lawe Sembekan Desa Lawe Ger-Ger, Kecamatan Kertambe, Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 131 batang atau 51,02 m3, di Pegunungan Nembah Alas Desa Nembah Alas Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 135 batang atau 153,51m3, di Pegunungan Jambur Damar Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 136 batang atau 52,91 m3 dan di Pegunungan Desa Mutiara Damai Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 174 batang atau 187,72 m3.

Pelaksanaan lelang pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2009
Pukul : 10.00 Wib s/d. selesai
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara Jalan Tanah Merah km 4,5 Kutacane.

Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peserta Lelang adalah Badan Hukum yang dibuktikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Ijin Usaha/SIUP dan NPWP, berikut 1 (satu) set fotocopynya yang telah dilegalisir perusahaan.

2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe pada PT. BRI Cabang Lhokseumawe nomor rekening 0043.01.000965-30.7 an. Rekning Penampungan Lelang KPKNL Lhokseumawe paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan lelang dan sudah efektif dalam rekening.

3. Peserta lelang diwajibkan mengikuti Aanwijzing/penjelasan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009, pukul 10.00 WIB, di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara Jalan Tanah Merah km 4,5 Kutacane, apabila tidak mengikuti Aanwijzing dianggap sudah mengetahui ketentuan dan syarat lelang.

4. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang dan bea lelang selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang.

5. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara lainnya, dan peserta lelang dimasukkan dalam daftar hitam lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh Indonesia.

6. Pemenang lelang dikenakan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) besaranya akan disampaikan saat Aanwijzing .
7. Barang yang dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya pada saat ini (as is where is basis).

8. Penawaran Lelang dilakukan secara tertulis diatas materai Rp.6000,- dalam surat penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan lelang.

9. Peminat dapat melihat dan meneliti barang yang akan dilelang serta mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara Jalan Tanah Merah km 4,5 Kutacane. sejak pengumuman ini diumumkan sampai hari pelaksanaan lelang selama jam kerja.

Kutacane, 4 Desember 2009

Ttd


Panitia Lelang



Selengkapnya...

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA) EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Rabu, Desember 02, 2009

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Kredit Recovery Medan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, atas obyek lelang sebagai berikut :

1. PT. GENALI RAYA PRATAMA/Drs. M. BASRI YUSUF
Sebidang tanah seluas 158 m3 berikut bangunan Ruko diatasnya, SHM No.134, Tgl 17-06-2008, an. ASMA SARJANA PENDIDIKAN, terletak di Desa Jawa Baru Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan harga limit sebesar Rp 600.000.000,00, dan uang jaminan sebesar Rp 125.000.000,00

2. PT. ATLANTIC ALAM INDUSTRI/NURDIN ABDULLAH
Sebidang tanah seluas 345 m2 berikut bangunan yang terletak di atasnya, SHM No. 698 Tgl 22-05-2004 a.n CUT SYAHRIFAH ZULFIANA, terletak di Jalan Samudra Selatan, Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe, dengan harga limit sebesar Rp 454.000.000,00 dan uang jaminan sebesar Rp 95.000.000,00.

3. ILYAS SULAIMAN
Sebidang tanah seluas 1.529 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya, SHM No. 63 Tgl 28-02-2004 a.n ILYAS SULAIMAN, terletak di Jln Prof. A. Majid Ibrahim Lr Sejahtera, Ds Lhok Bani Kec. Langsa Barat Kota Langsa dengan harga limit Rp 576.000.000,00 dan uang jaminan sebesar Rp 116.000.000,00

4. FAKHRIAL
Sebidang tanah seluas 125 m2 berikut bangunan ruko lantai 3 diatasnya SHGB No. 326 Tgl 7-10-1997 a.n. HAJI MUHAMMAD HASAN BUKIT, yang terletak di Jalan T.Umar Kelurahan Peukan Langsa, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa (dh Kab. Aceh Timur), Dengan harga limit sebesar Rp 1.200.000.000,00, dan uang jaminan sebesar Rp 240.000.000,00.

3. HERIADI
a. Sebidang tanah seluas 134 m2 dan bangunan Ruko di atsanya , SHM No. 607 Tgl 10-11-2001 a.n HERIADI terletak di Jalan Prof A. Majid Ibrahim Kelurahan Matang Seulimeng Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa (dh Kab. Aceh Timur), dengan harga limit sebesar Rp 294.000.000,00 dan uang jaminan sebesar 60.000.000,00.
b. Sebidang tanah seluas 205 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya, SHM No. 272 Tgl 27-09-2003 a.n MAIMUNAH terletak di Jalan Nahrisah Lingk II PB. Kelurahan Blang Paseh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dengan harga limit sebesar Rp 222.000.000,00 dan uang jaminan sebesar Rp 45.000.000,00.

4. ADLIN ABDULLAH
Sebidang tanah seluas 97 m2 dan bangunan Ruko diatasnya SHGB No.71, Tgl 25-05-1998 a.n. ADLIN ABDULLAH, terletak di Jalan T.M Zein No. 1 Kelurahan Gampong Jawa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa (dh Kab. Aceh Timur), dengan harga limit sebesar Rp 720.000.000,00, dan uang jaminan sebesar Rp 145.000.000,00.

8. IDRIS, SE, MM.
Sebidang tanah seluas 236 m2 berikut bangunan yang terletak di atasnya, SHM No. 76 Tgl 09-11-1995 a.n IDRIS SARJANA EKONOMI, terletak di Desa Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa (dh Kab. Aceh Timur), Dengan harga limit sebesar Rp 316.000.000,00 dan uang jaminan sebesar Rp 64.000.000,00.

Pelaksanaan lelang pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Desember 2009
Pukul : 10.00 Wib s/d. selesai
Tempat : Hall Hotel Harun Square, Jl Samudra Baru No.1 Lhokseumawe,
NAD

Syarat-syarat Lelang :
1. Uang jaminan Lelang disetorkan ke PT. BRI Cabang Lhokseumawe No. Rek. 0043.01.000965.30.7 a.n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Lhokseumawe yang sudah efektif diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

2. Pemenang lelang diwajibkan melunasi harga lelang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang.

3. Apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan kedalam DAFTAR HITAM LELANG.

4. Bagi Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan apapun.

5. Objek lelang yang ditawarkan sesuai dengan kondisi apa adanya, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa objek lelang yang akan dilelang dengan baik dan teliti.

6. Obyek yang akan dilelang dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang apabila ada penyelesaian hutang dari debitur.

7. Lelang diikuti minimal oleh 2 (dua) peserta.

8. Cara Penawaran dan syarat-syarat lainnya akan ditentukan sebelum pelaksanaan lelang. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Lhokseumawe Jl. Darussalam No. 3 Lhokseumawe, Telp.0645-631600, atau Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Kredit Recovery Medan di Lhokseumawe, Jl Merdeka No. 135-C, Lhokseumawe, Telp. 0645-43855.



Medan, 30 November 2009

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Regional Kredit Recovery Medan


Cap/dto
Purwadi
Vice President


( Sesuai dengan pengumuman koran Serambi tanggal 30 November 2009 -
humas kpknl-lhokseumawe.djkn.or.id)




Selengkapnya...

Laporan Keuangan Pemerintah 2012 Harus Dapat Opini Wajar

Senin, November 23, 2009

Jakarta (DetikFinance) - Pada 2012 Presiden SBY meminta laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) sudah masuk dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Seminar International Managing Public Finances di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Senin (26/10/2009). "Sebagai menteri baru di kabinet ini, Presiden meminta menandatangani kontrak kinerja. Salah satunya pada 2012, Kementerian/Lembaga (K/L) harus WTP," ujarnya. Sri Mulyani melanjutkan dalam dua tahun ke depan semua pihak harus meningkatkan kinerja dalam pelaporan keuangan agar target tersebut dapat tercapai.
Hal ini merupakan tugas yang berat karena pada tahun ini, K/L harus mengadopsi sistem akuntansi baru yang berbasis akrual. "Ini permasalahan bagi Indonesia, ini target yang ambisius dalam reformasi keuangan publik kami," tegasnya. Dia menganjurkan, untuk mencapai target tersebut, K/L sebaiknya tidak hanya menyalin dari laporan keuangan luar negeri saja, tetapi harus melihat dari segi gagasan, ide, dan rancangan. Para pembuat laporan keuangan ini pun juga harus mengerti mengenai sistem baru tersebut.

"Ketika mau mengadopsi gagasan ini harus bisa benar-benar dipahami sejarah dan sifat lembaga terkait. Ini sebabnya diperlukan seni reformasi dari tingkat K/L, Dirjen hingga staf yang akan menerapkan. Ini tugas besar," jelas Ani.


Selengkapnya...

Pengumuman Lelang Kayu Temuan

Kamis, November 12, 2009

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe akan melaksanakan lelang eksekusi barang temuan berupa :

- 1 (Satu) paket kayu temuan jenis kayu bulat Pinus Merkusi sebanyak 10.255,60 m3, (sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima koma enam puluh meter kubik)
- Harga limit sebesar Rp.1.538.340.000,-(Satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang jaminan Peserta Lelang sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

Barang tersebut berada di Desa Weh Tingkem Uber-Uber dan Desa Perumpakan Ben Jadi Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah NAD :

Pelaksanaan lelang pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 19 Nopember 2009
Pukul : 10.00 Wib s/d. selesai
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Baner
Meriah Jalan Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah.

Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peserta Lelang adalah Badan Hukum yang dibuktikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Ijin Usaha/SIUP dan NPWP, berikut 1 (satu) set fotocopynya yang telah dilegalisir perusahaan.

2. Wakil peserta yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan wajib membawa asli surat kuasa dari pihak perusahaan yang merinci hal-hal yang dikuasakan antara lain : a. menyetorkan uang jaminan peserta lelang ke rekening KPKNL Lhokseumawe; b. mendaftar, mengikuti aanwijzing dan mengikuti penawaran lelang; c. menandatangani surat-surat atau dokumen terkait dengan pelaksanaan lelang; d. menyelesaikan pelunasan harga lelang dan pengambilan risalah lelang apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang; e. menarik uang jaminan lelang dari KPKNL Lhokseumawe jika tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang; Dan 1 (satu) orang peserta hanya dapat membawa/mendaftarkan 1 (satu) perusahaan untuk mengikuti pelelangan.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ke rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe pada PT. BRI Cabang Lhokseumawe nomor rekening 0043.01.000965-30.7 an. Rekning Penampungan Lelang KPKNL Lhokseumawe paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan lelang dan sudah efektif dalam rekening.

4. Peserta lelang diwajibkan mengikuti Aanwijzing/penjelasan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009, pukul 10.00 WIB, di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Baner Meriah Jalan Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, apabila tidak mengikuti Aanwijzing dianggap sudah mengetahui ketentuan dan syarat lelang.

5. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang dan bea lelang selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang.

6. Pemenang lelang dikenakan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana Reboisasi (DR) besaranya akan disampaikan saat Aanwijzing .

7. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara lainnya, dan peserta lelang dimasukkan dalam daftar hitam lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh Indonesia.

8. Barang yang dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya pada saat ini (as is where is basis).

9. Penawaran Lelang dilakukan secara tertulis diatas materai Rp.6000,- dalam surat penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan lelang.

10. Peminat dapat melihat dan meneliti barang yang akan dilelang serta mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Baner Meriah Jalan Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah. sejak pengumuman ini diumumkan sampai hari pelaksanaan lelang selama jam kerja.

Bener Meriah, 13 Nopember 2009

Ttd


Panitia Lelang





Selengkapnya...

84 Peserta Dari SKPD Hadiri Rapat Koordinasi Inventarisasi dan Penilaian BMN DK/TP

KUTACANE (Waspada) : 84 Peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Gayo Lues 13 SKPD dan Aceh Tenggara 15 SKPD, mengikuti rapat koordinasi inventarisasi, penilaian dan rekonsiliasi barang milik negara berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan, Senin (9/11) di oproom Sekdakab Agara.

Rapat koordinasi berlangsung hingga Selasa (10/11). Sebagai pembicara Teguh Sugirijoto, SH selaku Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh, Ahsein Lubis, SH, MH, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe dan Erwandi mewakili Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Kutacane. Acara dibuka Sekda, Drs. Hasanuddin Darjo, MM.
Hasanuddin Darjo mengatakan, kegiatan ini hendaknya benar-benar diikuti dengan baik. Dia juga memmbandingkan, pada zaman Rasulullah SAW inventarisasinya sangat bagus, tapi kenapa di masa kita masalah aset masih ada selisih. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting bagi daerah khususnya di bumi sepakat segenap dan kepada para kepala dinas agar mengikuti kegiatan itu sampai selesai.



Selengkapnya...

Rapat Koordinasi Inventarisasi, Penilaian dan Rekonsiliasi BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Jumat, November 06, 2009



KPKNL Lhokseumawe bekerjasama dengan KPPN Langsa menyelenggarakan Rapat Koordinasi Inventarisasi, Penilaian dan Rekonsiliasi Barang Milik Negara yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk wilayah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa pada tanggal 20 sampai dengan 21 Oktober 2009 bertempat di Aula BAPPEDA Kabupaten Aceh Timur Jl. Ahmad Yani No. 41 Langsa, kegiatan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan permasalahan inventarisasi dan penilaian serta rekonsiliasi BMN khususnya bagi satuan kerja yang memperoleh dana Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan ini dihadiri oleh 18 satuan kerja yang berasal dari 3 Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPPN Langsa.


Hadir sebagai Narasumber adalah Kepala Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh Bapak Teguh Sugirijoto, beliau memaparkan mengenai pentingnya penatausahaan Barang milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sedangkan Kepala KPKNL Lhokseumawe, Ahsein Lubis menekankan pada perlunya penatausahaan BMN yang dikelola sesuai prosedur dan peraturan demi terciptanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel, paparan narasumber tersebut diatas diperkuat dengan adanya penjelasan teknis pencairan dana dan pertanggungjawaban pelaporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Pjs. Kepala KPPN Langsa Bapak Arizal yang turut hadir beserta Kepala Seksi Vera KPPN Langsa Bapak Mohammad Mas’ud

Dalam rapat koordinasi tersebut, kami selaku penyelenggara mendapatkan berbagai input permasalahan – permasalahan yang terjadi di lapangan dari satuan kerja yang juga berkaitan dengan pelaporan dan inventarisasi BMN dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut, dengan adanya komunikasi dua arah ini diharapkan dapat memperlancar tugas KPKNL Lhokseumawe dalam pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Rekonsiliasi BMN pada satuan Kerja penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pmbantuan. Pada kesempatan ini pula dilaksanakan rekonsiliasi secara tatap muka langsung antara petugas pelaporan satker terkait dengan pelaksana KPKNL Lhokseumawe yang hasilnya langsung dijadikan sebagai Berita Acara sehingga dapat mengefektifkan pelaksanaan inventarisasi BMN dari dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe.



Selengkapnya...

PENGUMUMAN LELANG ULANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 009 /TP3 - BMN/XI/2009

Kamis, November 05, 2009

Menunjuk iklan Pengumuman Lelang yang terbit pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 di Harian Serambi Indonesia, yang dalam pelaksanaan lelangnya tidak ada Peminat, maka dengan ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, akan melaksanakan lelang ulang barang tersebut berupa 1 (satu) paket Barang Milik Negara eks KKKS Exxonmobil Oil Indonesia Inc yang berlokasi di Lhoksukon, Aceh Utara, NAD berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1240 K/95/MEM/2009 tanggal 11 Mei 2009, dengan harga limit Rp.3.354,658,000.,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

No. NOMOR FUPP JENIS BARANG Ket
1.WOP/A/05/EMIT/APO/2008 PC, Printer Storage, Picturel Concorde,
2 Juli 2008 Netserver, Antena, HT, OSD, Power Supply ± 97 unit
2.WOP/A/06/PROD/APO/2008 GPWS Mark 6 Comp, Weather Radar Panel,
2 Juli 2008 Motorcycle, Booster Compressor, Fisher Flow ± 86 Unit
Scanner
3. 001/JUNK/2008 Shoes Safety, Kit Telephone, Thermometer, Seal
18 Februari 2008 Mechanical, Liner Combustion, Transition Piece ± 223 Each

Rincian jenis dan spesifiksi barang dapat dilihat pada papan pengumuman resmi KPKNL Lhokseumawe Jalan Darussalam No.3 Lhokseumawe NAD dan papan pengumuman/Procurement Bulletin Board ExxonMobil Oil Indonesia.Inc. Point A Lhoksukon Aceh Utara NAD

Pelaksanaan Lelang pada
Hari/tanggal : Rabu, 11 Nopember 2009
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Vendor Visiting Building, Point A Lhaksukon ExxonMobil Oil Indonesia, Aceh Utara NAD

Syarat-Syarat Lelang :
1. Peserta Lelang adalah Badan Hukum yang dibuktikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang memiliki NPWP, TDP dan SIUP dan membawa semua asli dokumen, berikut 2 (dua) set fotocopynya yang telah dilegalisir perusahaan.

2. Wakil peserta yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan wajib membawa asli surat kuasa dari pihak perusahaan yang dibuat dihadapan notaris yang merinci hal-hal yang dikuasakan antara lain : a. menyetorkan uang jaminan peserta lelang ke rekening KPKNL Lhokseumawe; b. mendaftar, mengikuti aanwijzing dan mengikuti penawaran lelang; c. menandatangani surat-surat atau dokumen terkait dengan pelaksanaan lelang; d. menyelesaikan pelunasan harga lelang dan pengambilan risalah lelang apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang; e. menarik uang jaminan lelang dari KPKNL Lhokseumawe jika tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang; Dan 1 (satu) orang peserta hanya dapat membawa/mendaftarkan 1 (satu) perusahaan untuk mengikuti pelelangan.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe pada PT. BRI Cabang Lhokseumawe nomor rekening 0043.01.000965-30.7 an. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Lhokseumawe paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan lelang dan sudah efektif dalam rekening.

4. Peserta lelang diwajibkan mengikuti Aanwijzing/penjelasan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2009, pukul 09.00 WIB, di Vendor Visiting Building, ExxonMobil Oil Indonesia.Inc, Point A Lhoksukon, Aceh Utara NAD dan sekaligus peninjauan obyek lelang ke lapangan /lokasi.

5. Peserta lelang yang tidak mengikuti kegiatan Aanwijing/penjelasan lelang TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI PENAWARAN LELANG.
6. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang dan bea lelang selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang.

7. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara lainnya, dan peserta lelang dimasukkan dalam daftar hitam lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh Indonesia.

8. Peserta hanya dapat didampingi oleh 1 orang, baik dalam pelaksanaan lelang maupun Aanwidzing

9. Barang yang dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya pada saat ini (as is where is basis).

10. Penawaran Lelang dilakukan secara tertulis diatas materai Rp.6000,- dalam surat penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan lelang.

11. Apabila berminat diberikan kesempatan untuk melihat dan meneliti obyek lelang pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 dengan membawa identitas perusahaan/badan hukum

12. Keterangan lebih lanjut untuk melihat dan meneliti obyek lelang dapat menghubungi Bp. Fauzi pegawai ExxonMobil Oil Indonesia Inc. Telpon 0645-393100 selama jam kerja, setelah pengumuman ini diumumkan.

Lhoksukon, 06 Nopember 2009

Ttd
Ketua Panitia



Selengkapnya...

KPKNL Lhokseumawe mengadakan Koordinasi (uji petik) dengan KPPN Langsa dalam Pelaksanaan IP BMN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kamis, Oktober 08, 2009


Setelah menyelesaikan inventarisasi dan penilaian K/L (dengan prosentasi 99%) dan menyelesaikan Rekonsiliasi Data Penertiban Barang Milik Negara dan laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementrian Negara/lembaga (dengan prosentasi 98%)
pada tanggal 29 september 2009 Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh Bapak Teguh Sugirijoto didampingi Kepala KPKNL Lhokseumawe Bapak Ahsein Lubis melakukan koordinasi dengan Kepala KPPN Langsa Bapak Didik Hidayat mengenai data satker DK/TP,data DIPA DK/TP,Kuasa Pengguna Anggaran DK/TP dan strategi penertiban BMN DK/TP, hal tersebut dilakukan untuk menindaklajuti Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor SE-18/KN/2009 tanggal 10 September 2009 tentang penyelesaian penertiban Barang Milik Negara dan Surat Ketua Tim Kerja Satuan Tugas Penertiban Barang MIlik Negara Nomor S-63/KN.3.P/2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN eks Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembatuan. Belajar dari pengalaman keberhasilan Rekonsiliasi data penertiban Barang Milik Negara KPKNL Lhokseumawe bekerja sama dengan KPPN, maka untuk pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan dengan kerja sama dengan KPPN sebagai berikut :
1. KPPN memberikan data semua satker penerima DK/TP yang ada di KPPN tersebut.
2. Kerja sama sosialisasi tentang penertiban barang milik dan Aplikasi SIMAK BMN dengan satker penerima DK/TP
3. Dalam sosialisasi tersebut KPPN yang mengundang semua satker penerima DK/TP. Adapun pejabat satker yang diundang adalah yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Invetarisasi atau menandatangi surat pernyataan jika satker penerima DK/TP tersebut tidak mempunyai belanja modal dan/atau tidak menghasilkan BMN dan operator SIMAK BMN.




Selengkapnya...

Laporan Keuangan Pemerintah Minim Perbaikan

Rabu, Oktober 07, 2009

Jakarta (detikFinance Selasa, 15/09/2009 10:35 WIB) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 5 tahun berturut-turut memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan dari tahun ke tahun laporan keuangan pemerintah telah menunjukkan perbaikan namun masih ada kelemahan-kelemahan yang membuat BPK memberikan opini disclaimer.

Anwar mengatakan, BPK juga menemukan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Antara lain revaluasi aset tetap senilai Rp 77 triliun yang belum dibukukan oleh 8.200 satuan kerja, aset tetap yang belum dijelaskan keberadaannya senilai hampir Rp 16 triliun, aset lain-lain yang belum diinventariskan maupun dinilai kembali," tuturnya dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan semester I-2009 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2009).

Aset lain-lain yang dimaksudkan Anwar adalah seperti Kontraktor kerjasama minyak dan gas bumi senilai Rp 303 triliun, aset PT PPA senilai Rp 5 triliun dan aset Tim Koordinasi Depkeu senilai Rp 7 triliun.

"Laporan yang menonjol antara lain kasus di Departemen Kesehatan yaitu adanya pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN sebesar Rp 691 miliar kemudian, ketidakjelasan perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah senilai Rp 28 triliun dan ketidakjelasan status dana talangan Bank Indonesia atas penyertaan pemerintah pada lembaga internasional senilai hampir lebih dari Rp 3 triliun pada bagian anggaran," ungkap Anwar.

Anwar menambahkan, kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas hampir senilai Rp 3 miliar dan atas belanja barang/jasa senilai Rp 1,5 miliar pada Departemen Dalam Negeri serta kekurangan penerimaan negara bukan pajak senilai Rp 768 miliar pada departemen Luar Negeri.

"Perbaikan juga terlihat yakni di pengungkapan memadai pada belanja di luar mekanisme APBN yang berasal dari rekening antara penerimaan, penyajian sebagian besar penyertaan modal negara sesuai laporan keuangan yang diperiksa, penyempurnaan administrasi pinjaman luar negeri khususnya saldo pinjaman luar negeri," tuturnya.



Selengkapnya...

Inventarisasi Aset Negara Ditargetkan Selesai 2009

Departemen Keuangan akan terus menggeber pelaksanaan inventarisasi aset negara sehingga bisa selesai pada akhir tahun 2009 ini, meskipun Depkeu diberikan waktu oleh Presiden untuk menyelesaikanya sampai Maret 2010.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto, ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (7/8/2009).


"Pokoknya kita geber terus dan kita all out mudah-mudahan bisa selesai di 2009. Target internal kita lebih cepat dari Maret 2010, selalu kita harapkan seperti itu," tuturnya.

Hadiyanto mengatakan sampai saat ini progres inventarisasi aset negara yang dilakukan Ditjen Kekayaan Negara terus mengalami kemajuan. Aset Departemen Pertahanan, Polri, dan TNI yang dianggap sulit diinventarisasi juga terus meningkat jumlah inventarisasinya.

"Pokoknya yang kategori penting kita nilai dan sudah ada metodenya.Teknis penilaiankan ada kapan tahun perolehan, terbuat dari apa kemudian depresiasi berapa, sudah ada metodenya, praktis tidak ada masalah," katanya.

Tidak ada Aset Negara Yang 'Nganggur'

Selain itu, Hadiyanto juga mengatakan sampai saat ini belum ada aset kementerian dan lembaga (K/L) yang mengalami menganggur dan tidak terpakai (idle ).

"Seluruh K/L sudah kita surati agar melaporkan seluruh aset idle yang berada dalam pengawasannya. Beberapa K/L sudah merespon bahwa di K/L mereka tidak ada aset idle ," katanya.

Ia mengakui sekarang ini pemerintah pusat telah membuat daftar berbagai barang milik negara yang siap menjadi underlying sukuk. Meskipun Hadiyanto tidak dengan tegas menyatakan kemungkinan penggunaan aset yang menganggur yang bisa menjadi underlying sukuk.

"Underlying sukuk ini harus dipenuhi berbagai syarat. Kita tidak bisa memilih aset dari mana, pertama dokumentasinya harus lengkap yang memenuhi syariah," ucapnya.

Meskipun ia menegaskan bahwa pendefinisian aset idle ini harus jelas. Menurutnya jika ada aset yeng belum sempat dimanfaatkan oleh K/L dalam kurun waktu tertentu tidak otomatis dikatakan idle karena bisa saja masih dalam proses maksimalisasi utilisasi.

"Aset idle itu dilihat harus dalam konteks pemanfaatannya segera dimanfaatkan," jelasnya.

Masalah aset yang idle ini bukan hanya menjadi masalah pemerintah pusat saja namun, bisa saja terjadi di pemerintah daerah di seluruh Indonesia.


Selengkapnya...

Pengumuman Lelang BMN eks KKKS Exxonmobil

Kamis, Oktober 01, 2009

Derektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui perantaraan KPKNL Lhokseumawe, akan melaksanakan penjualan melalui lelang berupa 1(satu) Barang Milik Negara eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Exxonmobil Indonesia INC. yang berlokasi di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh.

Derektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui perantaraan KPKNL Lhokseumawe, akan melaksanakan penjualan melalui lelang berupa 1(satu) Barang Milik Negara eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Exxonmobil Indonesia INC. yang berlokasi di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh.
berdasarkan surat Keputusan Menteri ESDM nomor : 1240 K/95/MEM/2009 tgl.11 Mei 2009,dengan harga limit Rp. 3.354.658.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari:


1. Nomor FUPP:WOP/A/05/EMIT/APO/2008, 2 Juli 2009 Jenis Barang : PC, Printer Storage, Picturel Concorde,Netserver, Antena, HT, OSD, Power Supply

2. Nomor FUPP:WOP/A/06/PROD/APO/2008, 2 Juli 2009 ; Jenis Barang :GPWS Mark 6 Comp, Weather Radar Panel, Motorcycle, Booster Compressor, Fisher Flow,Scanner

3. Nomor FUPP:001/JUNK/2008, 18 Februari 2008 ; Jenis Barang :Shoes Safety, Kit Telephone, Thermometer, Seal Mechanical, Liner Combustion, Transition Piece

rincian jenis barang dapat dilihat pada papan pengumuman KPKNL Lhokseumawe jln.darussalam no. 3 lhokseumawe NAD

pelaksanaan lelang hari/tanggal : Rabu, 7 Oktober 2009
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula hotel vinavira jl. iskandar muda no. 4 lhokseumawe NAD

terlampir pengumuan pada koran serambi indonesia tgl. 2 oktober 2009




Selengkapnya...

Rekon BMN semster I 2009

Senin, September 28, 2009

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor SE-04/KN/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penertiban BMN dan Laporan BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lemabaga.

berikut daftar satker yang belum rekonsiliasi BMN semster 1 2009 per 30 Juli 2009

1. MIN MATANG RAYA KAB. ACEH UTARA
2. RRI LHOKSEUMAWE
3. KPU GAYO LUES
4. BPN ACEH TENGGARA
5. PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN Selengkapnya...

Rencana Pelaksanaan Lelang

Selasa, September 01, 2009

RENCANA PELAKSANAAN LELANG
KPKNL LHOKSEUMAWE
PERIODE 1 s.d 15 SEPTEMBER 2009


Kamis 10 September 2009
Tempat Lelang Aula Kantor Kejaksaan Negeri Lhoksukon
Alamat Jl. T. Umar No. 3 Lhoksukon Aceh Utara
Sifat Barang : Bergerak (Rampasan)
Pejabat Lelang : AZHARI, SH
Selengkapnya...

Update Aplikasi SIMAK - BMN Juni 2009

Senin, Agustus 17, 2009

Yth. Satker-satker diwilayah KPKNL Lhokseumawe

update aplikasi SIMAK BMN versi Juni 2009 dapat di download

ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/aplikasi_instansi/UPDATE_SIMAK_JUNI_2009 Selengkapnya...

Louncing Web Servis KPKNL Lhokseumawe

Kamis, Agustus 13, 2009

KPKNL Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.135/PMK.1/2006, efektif beroperasi pada tanggal 9 Mei 2007 dengan wilayah kerja meliputi 8 Kota/Kabupaten yakni Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tanggal 20 Juli 2007 secara resmi tempat operasional KPKNL Lhokseumawe yang tadinya masih bergabung dengan KPKNL Banda Aceh kini pindah ke Kota Lhokseumawe yang berlokasi di jalan Darussalam No.8 Simpang Malikussaleh Kota Lhokseumawe, dengan satus gedung kontrak.dan mulai bulan April 2009 KPKNL Lhokseumawe menempati gedung eks KPP Lhokseumawe dengan alamat di Jalan Darussalam No. 3 Lhokseumawe.

Dalam Tahun 2009 sesuai dengan PMK No.102/PMK.1/2008 wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe mengalami perubahan dengan penambahan wilayah kerja dua Kabupaten yaitu Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara atau dengan kata lain wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe menjadi 10 Kota/Kabupaten yang efektif mulai berlaku mulai tahun anggaran 2009.

Mengingat wilayah kerja yang luas dan jarak yang berjauhan,dan untuk memaksimalkan
pelayanan sesuai SOP kepada stakeholder, pada tanggal 10 Agustus 2009 Kepala KPKNL
Ahsein Lubis, SH.MH melouncing Web Servis KPKNL Lhokseumawe dengan alamat
www.kpknl-lhokseumawe.blogspot.com. Dengan adanya Web Servis diharapkan Stakeholder KPKNL Lhokseumawe bisa dengan mudah dan cepat Memporoleh Informasi dan berita seputar Aset Negara ( Barang Milik Negara), Lelang, Penilaian dan Piutang Negara serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Selengkapnya...

Pemberitahuan Rekening Penampungan Piutang Negara

Selasa, Agustus 11, 2009

Perubahan Nama Rekening Penampungan Piutang Negera Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe


Yth. 1. Pimpinan PT. BPD (Cab.Lhokseumawe,Bireuen,Takengon,Langsa)
2. Pimpinan PT. BRI (Cab.Lhokseumawe,Takengon,Bireuen,Langsa,Takengon)
3. Pimpinan PT. Mandiri (Cab. Lhokseumawe,Langsa)
4. Pimpinan PT. BNI (cab.lhokseumawe,langsa,Bireuen)


Sehubungan dengan Penertiban Rekening Pemerintah di Lingkungan DJKN, dengan dengan ini diberitahukan perubahan nama rekening untuk pelayanan Pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Lhokseumawe sebagai berikut :

PT. BRI (Persero) Cabang Lhokseumawe
Nomor rekening 0043.01.000785.30.9
An. Rekening Penampungan Piutang KPKNL Lhokseumawe


Selanjutnya mohon kiranya diinformasikan kepada pihak penanggung hutang (debitur) yang ingin menyetor/menyelesaikan Piutang Negara melalui rekening tersebut.
Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih


Kepala Kantor

ttd

Ahsein Lubis
NIP. 060054480


Tembusan :
- Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh Selengkapnya...

Jadwal pelaksanaan lelang pada KPKNL Lhokseumawe

Minggu, Agustus 09, 2009

JADWAL PELAKSANAAN LELANG
KPKNL LHOKSEUMAWE
PERIODE 1 s.d 15 AGUSTUS 2009


1. RABU 05 AGUSTUS 2009
TEMPAT LELANG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. ACEH UTARA
ALAMAT JALAN MAYJEND T. HAMZAH BENDAHARA KOTA LHOKSEUMAWE
SIFAT BARANG : BERGERAK (KAYU TEMUAN)
PEJABAT LELANG : AZHARI, SH

2. RABU 12 AGUSTUS 2009
TEPAT LELANG KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE
ALAMAT JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 6 LHOKSEUMAWE
SIFAT BARANG : BERGERAK (BARANG RAMPASAN)
PEJABAT LELANG : AZHARI, SH

informasi lebih lanjut hubungi KPKNL Lhokseumawe cq. Seksi Pelayanan Lelang Selengkapnya...

Daftar satker yang belum rekon BMN semester 1 2009

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor SE-04/KN/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penertiban BMN dan Laporan BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lemabaga.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai surat Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh S-308/WKN.01/2009 tanggal 13 Juli hal tersebut diatas, bersama ini kami informasikn dari 423 satker K/L, satker yang belum rekonsiliasi BMN semster 1 2009 per 30 Juli 2009

1. POLTEK LHOKSEUMAWE
2. MIN MATANG RAYA KAB. ACEH UTARA
3. RRI LHOKSEUMAWE
4. KPU GAYO LUES
5. BPN ACEH TENGGARA
6. PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN
7. POLRES ACEH TENGAH
8. POLRES BENER MERIAH
9. POLRES BIREUEN
10.POLRES ACEH UTARA
11.POLRES ACEH TAMIANG
12.POLRES ACEH TIMUR
13.POLRES LANGSA Selengkapnya...

Jurus Jitu Rekon BMN KPKNL Lhokseumawe

Minggu, Agustus 02, 2009

Jurus Jitu Rekonsiliasi Data Hasil Penertiban BMN KPKNL Lhokseumawe : Bekerja Sama dengan KPPN dan Rekonsiliasi dari hati ke hati


Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor SE-04/KN/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penertiban BMN dan Laporan BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga KPKNL Lhokseumawe bergerak cepat dan menyusun strategi dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN tersebut. ”dengan jumlah pegawai yang terbatas (hanya 18 pegawai) , wilayah kerja 10 Kota/Kabupaten dan jumlah satker 423(diluar Hankam) rekonsiliasi BMN dilakukan dengan strategi kerja sama dengan KPPN-KPPN diwilayah kerja KPKNL Lhokseumawe dan langsung bertatap muka dengan satker sehinggan bisa rekonsiliasi dari hati ke hati ” kata kepala KPKNL Lhokseumawe Ahsein Lubis,SH.MH. Tahapan proses rekonsiliasi BMN semester I TA. 2009 di KPKNL Lhokseumawe sebagai berikut :

PERSIAPAN

Bulan Mei Kepala KPKNL Lhokseumawe melakukan kunjungan ke KPPN diwilayah kerja KPKNL Lhokseumawe (KPPN Takengon.KPPN Lhokseumawe,KPPN Langsa,KPPN Kutacane) untuk membicarakan kerja sama pelaksanaan rekonsiliasi BMN. Hasil pembicaraan dengan KPPN disepakati sbb :

Pelaksanaan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan di KPPN

KPPN yang memberitahukan/mengundang satker diwilayah kerjanya untuk hadir rekonsiliasi BMN di KPPN. Adapun jadwal rekon :
-KPPN Takengon 1-5 Juni 2009 dan 6-10 Juli 2009
-KPPN Lhokseumawe 8-12 Juni 2009 dan 6-10 Juli 2009
-KPPN Langsa 15-19 Juni 2009 dan 6-10 Juli 2009
-KPPN Kutacane 22-26 Juni 2009 dan 6-10 Juli 2009

KPKNL menempatkan 4 pegawai yang menguasai aplikasi SIMAK BMN dan SAKPA di KPPN-KPPN


PELAKSANAAN

Rekonsiliasi dilaksanakan duduk bersama antara Satker,KPKNL dan KPPN sehingga dapat diselesaikan sekaligus SIMAK BMN dan SAI (SAKPA)

Tahapannya : satker rekon BMN, setelah selesai rekon BMN dengan dikeluarkannya BAR(Berita Acara Rekonsiliasai) BMN baru satker rekon SAI/SAKPA.

Satuan Kerja belum ada BAR BMN tidak dilayani rekon SAI/SAKPA dengan KPPN. Selengkapnya...

 
 
 

Sekilas Info Piutang Negara

.